Menpan-RB Minta Pemda Stop Rekrutmen Honorer

  • Whatsapp

BATANG – Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia meminta seluruh pejabat daerah menjalankan PP Nomor 48 Tahun 2005 soal larangan perekrutan tenaga honorer.

Hal itu diungkapkannya usai melakukan peluncuran Mall Pelayanan Publik (MPP) di Batang, Jawa Tengah pada hari Kamis, (23/1/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Sudah tidak lagi angkat kerja honorer, kecuali ada anggaran (Pemda). Jangan sampai membebani anggaran pusat. Ke depan akan bisa tertata rapi dalam upaya untuk membangun sebuah sistem,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun mendorong penghapusan tenaga honorer melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan hal itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.Imbauan tersebut dikemukakan kembali lantaran Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah sepakat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di seluruh instansi pemerintah.

“Pemerintah sudah mulai 2018, melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali mana-mana yang bisa memenuhi standar,” ucapnya.

Ia berharap semua tenaga honorer bisa melanjutkan pekerjaannya di pemerintahan dengan status yang baru. Tjahyo tak ingin ada honorer yang dikecualikan karena satu dan dua hal.

“Jangan sampai karena usia (disingkirkan), kita juga memperhatikan. Kita sudah komunikasikan,” jelasnya.

Sebab tenaga honorer lebih banyak di daerah namun begitu pengangkatan maka anggaran gajinya menjadi tanggung jawab pusat. Hal ini juga yang akan dicarikan solusi oleh Tjahjo ke depannya.Sementara itu, terkait banyaknya tenaga guru honorer yang ada di pelosok daerah, Tjahjo mengatakan masih akan mencari jalan terbaik. Dia pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan.

“Sudah membuat pentahapan-pentahapan untuk mempercepat proses (PNS). Yang ngangkat itu kan Pemda, yang gaji pusat. Kebutuhan guru, kebutuhan kesehatan banyak yang ngangkat honorer, mulai diangkat. Yang usianya kepepet tarik jalan terbaik,” jelas Tjahjo. (detikcom/red)

 

 97 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan