Komite 3 DPD RI : Jangan Ada Peleburan Mapel Agama Dengan PPKn

  • Whatsapp

Jakarta – Beredarnya kabar peleburan mata pelajaran (mapel) Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah meresahkan berbagai kalangan. Bermula dari kajian Kemendikbud terkait penyederhanaan kurikulum, meskipun belum ada keputusan apapun sebagaimana siaran pers Kemendikbud No. 141/Sipres/A6/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatiannya. Pertama, pemerintah sebaiknya hati-hati dalam mengambil suatu kebijakan. Munculnya kabar penghapusan mapel Agama telah terjadi berulang kali, dan dengan tegas ditolak masyarakat. Bukan tak berdasar, terjadinya penolakan dikarenakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib sesuai Tap MPRS Nomor : XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan rilis yang diterima meja redaksi, bahwa merujuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (1) butir a yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Kedua, bangsa Indonesia merupkan bangsa religius yang meyakini Tuhan dan mengaplikasikan ajaran agama yang dianut dengan baik. Pendidikan agama berperan penting dalam membentuk generasi yang percaya dan taat kepada Tuhannya. Dan terpenting, pendidikan agama merupakan cermin sila pertama Pancasila.

Ketiga, pendidikan agama berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang baik. Semisal terhindar dari generasi tawuran, narkoba, dan sebaliknya malah menjalankan sikap gotong-royong, peduli sesama, toleran terhadap perbedaan agama-ras-suku-bahasa, dan cinta tanah air.

Keempat, bilamana terjadi peleburan mapel agama maka dampakya adalah guru agama akan kehilangan jam pelajaran. Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru, karena guru tidak bisa asal-asalan mengajar mata pelajaran lain karena terbentur ijazah dan sertifikat pendidik yang sudah dimilikinya.

Pada akhirnya, rencana penyederhanaan kurikulum agar pembelajaran berjalan lebih efektif akan lebih bijaksana bila tanpa mengesampingkan guru dan atau melukai umat beragama di negara yang kita cintai ini. (Rls/adi/han)

 104 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan