Komite II DPD RI Respon Aspirasi Masyarakat Lampung

  • Whatsapp

JAKARTA – Komite II DPD RI merespon aspirasi masyarakat Lampung tentang perjanjian kerja antara PT. Inhutani V dengan PT. Paramitra Mulia Langgeng (PML). Hal ini tertuang dalam hasil reses DPD RI belum lama ini.

“Pertama, pengelolaan kawasan hutan di register 18, 42, dan 44 seluas 56.547 hektar. Yang mana pengelolaannya tidak sesuai peruntukan, bahkan muncul konflik pemanfaatan lahan yang dikelola PT. Inhutani V dengan masyarakat setempat,” beber Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Bacaan Lainnya

Dalam rilis yang diterima dapur redaksi, Hasan Basri menjelaskan, areal garapan petani yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial dimana tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan spesifikasi komoditas yang ditanam.

“Terdapat temuan BPK terhadap pemeriksaan PT. Inhutani V tentang kerjasama pengelolaan hutan dengan PT. PML. Dan kerjasama tersebut tidak menguntungkan bagi PT. Inhutani V,” jelas senator asal Kalimantan Utara itu.

Senada dengan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, areal lahan seluas 56.547 hektar tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Ia melihat langsung situasi dilapangan yakni terjadi campur aduk kepemilikan. “Ada satu orang bisa memiliki lahan seribu hektar dan seterusnya. Ini jelas sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Menurut Bustami, apabila lahan tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal maka masalah ketahanan pangan Indonesia bisa diatasi. “Jika kita tanam untuk ketahanan pangan selesai permasalahan kita. Jika kita tanam tebu semuanya dalam areal tersebut maka saya yakin mampu membangun tiga pabrik gula di situ,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur PT. Inhutani V Bakhrizal Bakri menjelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan November 2018 atau sekitar 10 tahun. Dan PT. PML sendiri baru merealisasikan tanaman 7.732 hektar, dimana 6.686 hektar ditanam akasia dan 1.046 hektar ditanam karet, dari total areal kerjasama seluas 55.157 hektar (14,01 persen). “Salah satu kewajiban PT. PML adalah membayar PBB dan angsuran pinjaman dari PT. Inhutani V kurang lebih 10 miliar, namun hingga saat ini tidak dilaksanakan ,” jelasnya.

Bakhrizal berharap, permasalahan dengan PT. PML bisa segera terpecahkan dan diadakan penataan ulang kerjasama PT. Inhutani V dengan pihak lain setelah masalah ini teratasi. “Kedepan kami ingin semua pihak terlibat terutama masyarakat. Karena masyarakat juga banyak yg memiliki lahan,” terangnya.

Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK Istanto menjelaskan, beradasarkan Permen LHK Nomor P81 bahwa PT. Inhutani tidak mematuhi ketentuan tanaman komoditi yang seharusnya ditanam yaitu kayu. Justru PT. Inhutani V menanam pohon singkong.

“Di dalam P81 diatur bahwa seharusnya PT. Inhutani V bagaimana mengembalikan hutan untuk kebutuhan kayu. Selain itu lahan  lahan garapan PT. Inhutani V juga tidak boleh diserahkan kepada PT. PML, seharusnya dikelola sendiri,” pungkas Istanto mengakhiri. (Rls/adi/han)

 222 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini