Komite 2 DPD RI : Pelaksanaan UU tentang Pangan dan Perdagangan Bermasalah

  • Whatsapp

JAKARTA – Komite II DPD RI nilai pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan banyak menemui kendala di daerah – daerah, terutama ditengah pandemik Covid-19 dan new normal, UU tersebut malah berdampak negatif untuk petani dan distribusi pangan.

“Permasalahan pertama yang diidentifikasi atas UU No. 7 Tahun 2014 yaitu PSBB berdampak jam operasional pasar tradisional terbatas sehingga merugikan banyak petani yang hasil produksi pangannya tidak tahan lama dan sulit terserap oleh pasar,” ucap Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri saat Rapat Dengar Pendapat Umum, Jakarta, Senin (29/6).

Bacaan Lainnya

Sesuai dengan rilis yang diterima meja redaksi, situasi petani ditenggarai semakin sulit akibat harga pupuk dan bibit yang cenderung meningkat namun dibarengi penghasilan petani yang turun drastis. “Ini yang dirasakan oleh petani pada saat ini,” cetus senator asal Kalimantan Utara itu.

Ditambah diindikasikan sekitar 34 perusahaan yang mengimpor bawang putih ke Indonesia tanpa dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Permasalahan RIPH ini muncul ketika Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produksi Hortikultura yang diundangkan pada 18 Maret 2020.  “Melalui Permendag itu, untuk produksi bawang bombay dan bawang putih yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020,” terang Hasan Basri.

Berkenaan pengawasan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kebijakan PSBB akibat pandemi Covid-19 yang diberlakukan di daerah sangat berpengaruh terhadap kesiapan daerah dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok.

“Distribusi pangan yang terganggu mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang pada akhirnya meningkatkan harga-harga komoditas pangan bahan pokok. Selain itu, banyak hasil pertanian tidak dapat dijual ke pasar,” kata Hasan Basri.

Menurut Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menerangkan bahwa Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada pangan di zaman Presiden Soeharto. Namun kondisi sekarang ini terbalik, Indonesia yang notabene dikelilingi oleh lautan akan tetapi kebutuhan garam masih harus impor. “Saat ini kita garam saja mesti impor,” paparnya.

Puteh berharap Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan modernisasi di sektor pertanian. “Kita harus memiliki inovasi baru yaitu modernisasi pada sektor pertanian seperti penerapan teknologi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi mengutarakan
sistem pangan nasional adalah tugas berat bersama. Karena 269 juta rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan dan apapun yang dikonsumai harus aman. “Secara bertahap kedaulatan pangan akan kita garap. Tapi ada komoditas yang tidak bisa kita produksi secara penuh seperti bawang putih,” tuturnya.

Agung menyadari ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 dan new normal bermasalah. Pasalnya harus mampu menjaga petani agar tetap produksi. “Maka kita harus memberikan stimulus kepada petani. Sedangkan hambatan distribusi pangan antar provinsi, memang distribusi pangan tidak boleh terhambat. Tapi supir mana yang mau untuk mengantar disaat awal pandemi Covid-19 menyerang Indonesia,” jelasnya.

Sekjen Kemendag Suhamto memaparkan bahwa
dalam rangka percepatan penambahan pasokan. Kemendag telah melakukan relaksasi impor dengan menerbitkan Permendag No. 27 tahun 2020. “Proses bawang putih dan bawang bombay tidak memerlukan persetujuan impor dan laporan surveyor. Permendag itu berlaku 28 Maret sampai 31 Mei 2020,” ujar Suhamto di akhir rapat. (Rls/adi/han)

 658 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini