DPD RI : Penuhi Hak Hukum Rakyat

  • Whatsapp

JAKARTA – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sebagai representasi DPD RI turut hadir dalam rapat koordinasi secara tripartit bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020, di ruang Badan Legislasi DPR RI, sesuai dengan rilis yang diterima dapur redaksi, Kamis (2/7/2020).

Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, mengutarakan bahwa new normal tidak hanya sebagai bentuk sikap perilaku hidup dan bermasyarakat yang baru tapi juga harus menjadi hal baru ketika menjalankan tugas konstitusional berbangsa dan bernegara, sehingga lahir paradigma pembenahan reproduksi kebutuhan hukum.

Bacaan Lainnya

“DPD mendorong kesepakatan bersama dalam forum tripartit untuk mengelaborasi proses dan tahapan penyusunan undang-undang tanpa mereduksi kewenangan dan kemandirian pilihan politik hukum masing-masing lembaga. Pembahasan rancangan undang-undang sebaiknya tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ucapnya Alirman.

Berdasarkan rilis yang diterima meja redaksi, DPD RI mengingatkan komitmen masing-masing lembaga untuk mengupayakan penyusunan undang-undang menyesuaikan perkembangan dan dinamika terkini. DPD RI yakin bahwa Prolegnas Prioritas Tahun 2020 bisa terpenuhi.

“DPD RI juga mendorong adanya rasionalisasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan mengarusutamakan kebutuhan hukum di masyarakat,” imbuh Alirman senator asal Sumatera Barat.

Dan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), menurut DPD RI bahwa Pancasila itu utuh terdiri dari lima sila dan bukan milik golongan tertentu. “Oleh karena itu, DPD menyarankan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila dipertimbangkan kembali untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020,” ucapnya.

Dan terpenting adalah agar hak pemenuhan hukum masyarakat bisa dipenuhi tanpa mengecualikan kualitas dan kuantitas produk hukum. (Rls/adi/han)

 368 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini