Pansus Papua DPD RI : Dana Otsus Papua Harus Dilanjutkan!

  • Whatsapp

JAKARTA- Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui virtual meeting menyetujui dana Otsus Papua dilanjutkan melalui perbaikan-perbaikan. Rabu, 1/7/2020.

Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma berkata bahwa kelangsungan dana Otsus harus disertai evaluasi yang mendalam. “Ada perbaikan-perbaikan dari sisi regulasi dan tata kelola penyalurannya hingga dampak dan manfaatnya,”

Dalam rilis yang diterima meja redaksi, Pansus Papua DPD RI dan Kemendagri RI juga menyetujui untuk mendorong revisi terbatas tentang pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dilakukan secara berkelanjutan setelah revisi terbatas selesai dilakukan.

Karena menurut Filep, dampak masalah Otsus yang terlihat diantaranya belum tercapai pemerataan pembangunan, belum membaiknya pelayanan publik, belum tepatnya pemanfaatan Dana Otsus, dan belum terbitnya sejumlah regulasi di tingkat daerah sebagai payung hukum pelaksanaannya. “Tingkat kemiskinan masih tinggi, bagaimana dinamika Otsus dan bagaimana kelanjutan dana Otsus setelah tahun 2021, maka harus dicarikan solusinya seperti apa”, jelasnya.

Wakil Ketua II Pansus Papua DPD RI, Lily Amelia Salurapa, mengatakan dana Otsus selama ini belum bisa menyentuh beberapa distrik dan tidak dilengkapi laporan dana Otsus secara detail. “Kedepannya perlu upaya yang dilakukan supaya bisa tertib administrasi”, ujarnya.

Senada dengan hal itu, anggota Pansus Papua DPD RI, Djafar Alkatiri mendorong perlu adanya reward dan punishment laporan pertanggungjawaban dana Otsus.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Pansus Papua DPD RI, Eni Sumarni, menanyakan apa saja pendampingan kepada Pemda dan masyarakat Papua selama ini. Ia berpendapat bahwa yang terjadi selama ini, belum ada pelibatan kepala suku di Papua.

Anggota Pansus Papua DPD RI, Herlina Murib menyampaikan kendala yang hampir sama yakni Otsus belum maksimal. “Hasil temuan di grassroot Otsus belum maksimal. Perlu adanya pertemuan antara pemerintah dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pihak terkait untuk merumuskan hal ini”, ungkapnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik berkata kebijakan Otsus akan tetap berjalan sepanjang tidak ditetapkan UU atau PERPPU yang membatalkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. “Dana Otsus hanya merupakan salah satu instrumen dari kebijakan Otsus. Pada tahun 2021 bukan kebijakan Otsus yang berakhir, melainkan dana Otsus yang besarannya setara 2% dari DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional”, terangnya.

Dan lebih lanjut ia menerangkan desain Otsus tergantung eksekusi aktor-aktor di daerah.”Pemerintah Pusat siap memfasilitasi Pemda untuk berkreasi sesuai amanat Undang-Undang. Ini tidak hanya persoalan uang, tetapi juga regulasi. Bagaimana aktor kepala daerah bisa melaksanakan amanat UU dalam bentuk regulasi,” jelasnya.

Bahkan klaim Dirjen Otda, Perdasus 70% murni untuk kepentingan daerah. “Bagaimana ini ditindaklanjuti oleh Pemda dan DPRD, di sini ada persoalan di sisi implementasi. Bagi kami ini yang perlu dievaluasi. Kami hanya memberikan saran dan rekomendasi. Kalau grand desain, kami sudah siapkan semua”, beber Akmal lebih lanjut.

Secara kelembagaan, Kemendagri menyambut baik sinergitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Otonomi Khusus “Kami membutuhkan DPD RI untuk komukasi yang intens di daerah”, pungkas Akmal di akhir virtual meeting. (Rls/adi/han)

 134 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan