RUU Cipta Kerja Tak Sejalan Dengan Semangat Otda

  • Whatsapp

JAKARTA – Komite II DPD RI mengeluarkan statemen bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kesimpulan ini muncul dalam audiensi antara Komite II DPD RI dengan Tim Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) di gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

“RUU Cipta Kerja dinilai mereduksi kewenangan-kewenangan yang berada pada tingkat daerah, dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha,” tutur Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan diamini oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Yaweyai.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Dalam rilis yang diterima dapur redaksi, Abdullah Puteh menerangkan, dari daftar permasalahan yang diinventarisir ada permasalahan krusial yakni hilangnya pengutamaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri. “RUU Cipta Kerja menghilangkan ketentuan kewajiban pelaku usaha untuk mengutamakan pemanfaatan SDM dalam negeri,” terangnya.

Puteh melanjutkan, ketentuan yang menyebutkan bahwa Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya di bidang tertentu, diubah menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokok fungsi dan tanggungjawabnya di bidang tersebut. “Salah satu contoh terkait ketentuan ini ada pada Pasal 102 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” kata senator asal Aceh ini.

Disamping itu, penghilangan ketentuan pidana dan denda yang melekat secara bersama (tak terpisahkan) juga menjadi masalah. Hal itu dirubah menjadi dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif, maka akan dipidana. “Salah satu contoh terkait ketentuan ini ada pada Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” kata Abdullah Puteh mengakhiri.

Saat beraudiensi dengan Komite II DPD RI, rombongan tim Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dipimpin Hulman Panjaitan beserta jajaran dan didampingi Anggota DPD RI periode 2014-2019 dapil Provinsi Maluku John Pieris. (Rls/adi/han)

 138 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan