Tim Kerja Pimpinan DPD RI : Tolak RUU HIP!

  • Whatsapp

JAKARTA-Lima telaah rekomendasi hasil Tim Kerja (Timja) Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi disampaikan kepada Ketua timja Pimpinan DPD RI Nono Sampono, inti dari rekomendasi tersebut adalah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Nono menjelaskan bahwa RUU HIP yang seyogianya ditujukan sebagai payung hukum bagi BPIP, harus dirubah total dan menyeluruh. Diantaranya menghilangkan ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma Undang-Undang. Sebab, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bacaan Lainnya

“Sudah tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi tidak ada opsi lain selain menolak,” ujar Nono saat acara malam silaturahim Pimpinan DPD serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI di rumah jabatan Ketua DPD RI, di Jalan Denpasar Raya, Minggu malam (5/6/2020).

Sesuai rilis yang diterima meja redaksi, sebagai jawaban masalah tata negara, Nono merekomendasikan RUU BPIP yang murni sebagai payung hukum keberadaan Badan tersebut, selama tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri. “Seperti badan-badan lain yang ada, juga memiliki payung hukum UU, Pramuka dan Kadin juga punya payung UU, itu memang perlu,” tukasnya.

Nono pun melanjutkan, perlu aturan teknis dan fraksis Tupoksi BPIP untuk menghindari duplikasi peran dan anggaran dengan tugas Sosialisasi Empat Pilar yang selama ini sudah menjadi tugas MPR RI. “Karena kira-kira tugasnya akan sama, lebih kepada penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, yang itu juga dilakukan MPR RI. Nah, mungkin BPIP lebih fokus pada wajah pembangunan Indonesia ke depan yang harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI, Fadel Muhammad pun mengamini Nono bahwa tidak ada ideologi yang dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Sehingga RUU HIP memang selayaknya untuk dikoreksi total. “Di negara manapun tidak ada ideologi yang diatur dalam undang-undang. Karena ideologi itu sendiri sudah sumber dari segala sumber hukum. Saya sependapat dengan apa yang dihasilkan Timja Pimpinan DPD RI terkait RUU HIP,” kata Fadel yang turut menghadiri acara malam silaturahim.

Senada dengan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi Timja tersebut melalui mekanisme di DPD RI. “Terima kasih kepada Pak Nono dan para Wakil Ketua, yang telah melakukan telaah dan menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan. Tentu akan saya tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPD,” tukas LaNyalla mengakhiri. (Rls/adi/han)

 564 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini