BKSP DPD RI : Carbon Trading dengan Norwegia Momen Pembangunan Ramah Lingkungan

  • Whatsapp

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) menyambut antusias pemerintah Norwegia yang akan memberikan pembayaran pertama perdagangan karbon (Carbon trading) kedua negara sebesar USD 56 Juta atau sebesar Rp. 813,3 Milyar kepada Indonesia.

Kerja sama perdagangan karbon tahun 2010 antara Indonesia dengan Norwegia, menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapat USD 1 Milyar atau 6 Milyar Krona Norwegia (NOK) jika berhasil mengurangi emisi melalui skema REDD+. Perdagangan karbon yang diharapkan dicapai sebesar 4,8 juta ton CO2e (karbondioksida) untuk periode 2106-2017, setelah dilakukan penilai independen Norwegia ternyata mencapai 11,2 juta ton CO2e. Saat ini harga per ton perdagangan karbon adalah USD 5 atau Rp. 72.617/ton.

Bacaan Lainnya

“Kami menyambut baik pengumuman pemerintah Norwegia tersebut, ini membuktikan kerja sama internasional kedua negara memiliki manfaat konkrit kepada negara dan daerah,” kata Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman.

Sesuai dengan uraian rilis yang diterima dapur redaksi, dana dari Norwegia tersebut, nantinya akan dikelola oleh sebuah badan yang dibentuk pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2019 lalu, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebuah badan yang dibentuk khusus untuk mengelola dana lingkungan (environmental funds).

Senada dengan hal tersebut, Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua BKSP DPD RI menyebutkan bahwa
“Isu kehutanan sangat kompleks, namun Indonesia menunjukkan mampu untuk membuat kebijakan pro-lingkungan apabila mendapat dukungan dunia internasional, jadi bukan komitmen sepihak saja dari sebuah negara,” tukasnya.

Dalam perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim sudah disahkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, artinya komitmen Indonesia terkait penurunan emisi, pengendalian hutan, dan perubahan iklim sudah ada tataran implementasi yakni terbitnya undang-undang dan menjadi subyek pengawasan parlemen Indonesia.

“Kami berharap dana-dana lingkungan hidup tersebut dapat dikelola untuk mengembangkan sektor kehutanan berkelanjutan. Di sektor kayu misalnya, kita berhasil mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebelum diekspor ke Uni Eropa. Jadi, kita mampu melakukan pembangunan berbasis lingkungan, dan akan tercapai lebih cepat apabila ada komitmen bilateral dan multilatera nyata mengenai perubahan iklim,” kata Gusti Farid Hasan Aman di akhir pertemuan. (Rls/adi/han)

 182 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini