PPRL : Bupati Lamteng ‘Gagal’

  • Whatsapp

BANDAR LAMPUNG – Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL) menyatakan bahwa Bupati Lampung Tengah telah gagal melaksanakan program nasional reformasi agraria.

Berdasarkan rilis yang disampaikan ke dapur redaksi media-baru.com, Rabu (23/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Program redistribusi tanah untuk rakyat adalah salah satu wujud nawacita kabinet kerja Presiden Joko Widodo di bidang reformasi agraria, sesuai Perpres No.45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Yang mana 4,5 juta hektar lahan yang dikuasai masyarakat akan dilegalkan melalui sertifikasi dan 4,5 juta hektar lainnya akan dibagikan melalui program redistribusi.

Lahan yang bersumber dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perkebunan) dimana pada tahun 2017 tercatat 262.189 bidang atau sekitar 525 ribu hektar, pada tahun 2019 tercatat sekitar 980 ribu bidang tanah dengan jumlah keseluruhan 4,5 juta hektar. Legalitas tanah tersebut mencakup 600 ribu hektar tanah transmigrasi belum bersertifikat dan 3,9 juta bidang tanah lainnya yang secara de facto telah diusahakan rakyat selama bertahun-tahun.

“Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Lampung, pada tahun 2018 telah didaftarkan tanah rakyat sebanyak 273.930 bidang dimana 263.930 bidang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 10 ribu bidang lainnya melalui program Redistribusi Tanah. Provinsi Lampung sendiri terdapat sekitar 4.670.141 bidang tanah, dimana 2.110.794 bidang tanah telah terdaftar (45,2%) dan 2.559.347 bidang tanah belum terdaftar (54,8%),” ucap Adiwijaya, SH selaku korlap.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, bahwa di Provinsi Lampung terdapat tambahan tanah negara kawasan budidaya seluas 145.125 hektar, yang semula berstatus Kawasan Hutan Produksi (KHP) dan dapat dikonversi menjadi non KHP.

Adalah kawasan hutan Way Rumbia register 8 seluas 26.665,88 hektar, didalam Pasal 4 point e Perda Provinsi Lampung No.6 Tahun 2001 Tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 145.125 hektar menjadi non KHP dalam rangka pemberian hak atas tanah. Diperkuat dengan Pergub No.31 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Provinsi Lampung.

“Maka, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) khususnya wilayah Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya, dinilai telah melenceng dari semangat nawacita dalam melaksanakan program redistribusi tanah untuk rakyat dan terindikasi sarat akan penyalahgunaan wewenang pejabat publik,” Ketus Adiwijaya lagi.

Demi melancarkan konversi eks kawasan hutan produksi (eks regsiter 8 Way Rumbia), terbitlah Keputusan Bupati Lamteng No. 86/KPTS/03/2008 Tentang Tim Pelaksanaan Konversi Eks Kawasan Hutan Produksi (eks register 8 Way Rumbia) di Kecamatan Way Rumbia, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya Kabupaten Lamteng. yang telah memutuskan bahwa pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah eks kawasan hutan produksi, dengan rincian biaya sebagai berikut : a.sertifikat massal swadaya (SMS) sesuai dengan daftar gradasi sebagaimana tertera dalam lampiran (sesuai surat BPN Kanwil Lamteng No. 500-3978 tanggal 30 Agustus 2007), b.alih fungsi lahan (sesuai lampiran Perda No.6 Tahun 2001), c.biaya operasional kampung Rp. 65.000 /hektar, d.dana pemberdayaan masyarakat adat Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung dan masyarakat adat Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Rp. 300.000 /hektar.

Namun, Adi menerangkan bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tepatnya tahun 2018, melalui perangkat Kampung Cempaka Putih dan kelompok masyarakat telah melakukan pungutan terhadap masyarakat. Hal ini tentu menabrak aturan dan tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lamteng No. 86/KPTS/03 Tahun 2008. Pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat tersebut sebesar 3 juta rupiah dengan rincian, biaya pembuatan sertifikat 400 ribu rupiah, pengurusan pembuatan sertifikat 100 ribu rupiah dan kompensasi terhadap masyarakat adat sebesar 2,5 juta rupiah.

“Masyarakat merasa keberatan dengan biaya tambahan tersebut dan enggan membayar, dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan dan peraturan tersebut diatas. Miris, karena sampai hari ini masyarakat belum menerima sertifikat tanah dengan dalih belum melunasi biaya tersebut,” imbuh Adi.

Parahnya, dalam memungut pungli tersebut, masyarakat diintimidasi dan diancam menggunakan kekerasan oleh perangkat Kampung Cempaka Putih. Bahkan, sertifikat tanah yang menjadi hak warga ditahan.

Adi secara tegas mengungkapkan, “bahwa Bupati Lamteng telah gagal dalam melaksanakan program nasional di bidang reformasi agraria dan menuntut agar segera dibagikan sertifikat tanah warga Cempaka Putih program Redistribusi Tanah 2018/2019, serta tangkap dan adili para pelaku pungli pada program tersebut di seluruh tingkatan,” pungkasnya mengakhiri. (Han)

 272 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60