Dinas PMD : Cepat Lambatnya Pencairan DD tergantung Pemdes

  • Whatsapp

KALIANDA – Realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap 1 dan 2 tahun 2020, oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) telah mencapai 80%.

Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs. Rohadian, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan M.Iqbal Fuad, S. STP., MM membeberkan hal tersebut kepada media-baru.com, Selasa (28/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Serapan DD tahap 1 terealisasi 40% kemudian tahap 2 sudah 40%, sedangkan tahap 3 sisanya 20% rencana direalisasikan bulan September 2020,” terang Iqbal mengawali pembicaraan di ruang kerjanya.

Dikarenakan musibah pandemi covid-19 yang sedang melanda negeri ini, maka realisasi DD tahap 2 di Lamsel dipecah menjadi 3 bulan proses pencairan. dengan rincian sebagai berikut, bulan 1 dengan jumlah anggaran Rp. 39.138.749.250 realisasi mencapai Rp. 38.414.418.300 tersebar ke 251 desa, terdapat selisih karena 5 desa belum mengajukan proses pencairan.

Sedangkan di bulan ke 2, anggaran sebesar Rp. 39.138.749.250 baru terealisasi Rp. 27.208.089.000 terbagi kedalam 180 desa, dan terdapat selisih cukup besar mengingat 76 desa belum mengajukan permohonan.

Untuk bulan ke 3, yang dianggarkan Rp. 26.092.499.500 hanya terealisasi Rp. 4.071.135.500 dan baru diserap oleh 40 desa, sedangkan 216 desa lainnya belum memproses pengajuan.

“Kami menghimbau agar pemerintah desa melaksanakan tupoksi masing-masing dan jangan bertumpu pada salah satu perangkat desa saja,” imbuh Iqbal.

Apa sebab, bilamana terjadi keterlambatan dalam pengajuan pencairan DD oleh perangkat desa, maka hal itu pula yang justru akan menghambat dalam proses pencairan itu sendiri.

“Karena gaji perangkat desa yang sudah setara dengan ASN golongan II, diharapkan kinerjanya juga menyesuaikan dengan ASN golongan II,” pungkas iqbal mengakhiri pembicaraan.

Realisasi serapan DD di Lamsel menjadi sorotan publik, mengingat pada tahun 2019 lalu sesuai hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Lamsel dinilai lamban dalam menyalurkan dan melaporkan realisasi pembangunan yang bersumber dari DD. (Han)

 214 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60