KJHLS : Penjarakan Oknum Pejabat BPN Lamsel !!!

  • Whatsapp

KALIANDA – Insiden pengusiran terhadap wartawan yang dilakukan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan (Lamsel) berbuntut aksi unjuk rasa.

Bahkan, aksi yang dilakukan puluhan wartawan yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS) juga didukung oleh sejumlah Ormas, OKP dan LBH di kabupaten itu.

Bacaan Lainnya

Pelaksanaan unjuk rasa jurnalis ini diawali dengan long march dari sekretariat KJHLS menuju kantor BPN Lamsel. Setelah tiba di depan Gerbang BPN masa aksi kemudian mulai berunjuk rasa.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dony Armadi menegaskan, kedatangannya untuk menuntut itikad baik dari pihak BPN dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan seluruh media masa di Lamsel.

“BPN semestinya memahami bahwa tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu, kami meminta kepada BPN untuk tidak bersikap arogan dan menyampaikan permohonan maaf kepada jurnalis,” tegasnya diatas mobil komando aksi.

Jika iktikad baik tidak juga ditunjukkan oleh pihak BPN, maka KJHLS menuntut untuk diproses secara hukum sesuai yang tertuang didalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Didalam pasal 18 sudah jelas, bahwa barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi dan menghambat tugas wartawan, maka akan di pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta. Penjarakan oknum pejabat BPN yang mengusir wartawan !,” Pekik pria yang juga sebagai Sekretaris Umum KJHLS.

Setelah sekitar 40 menit mereka menggelar orasi, pihak PBN Lamsel memberikan tanggapan dengan meminta perwakilan KJHLS untuk masuk ke dalam ruang rapat untuk melakukan klarifikasi.

Alhasil, setelah beberapa menit dilakukan mediasi oleh Sat Intelkam Polres Lamsel dan Badan Kesbangpol Lamsel, Rahmat Kurniawan sebagai oknum pejabat yang mengusir wartawan anggota KJHLS mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan masa aksi. (Red)

 782 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini