Diduga Maladministrasi, PT. AMP “Kangkangi” UU Tenaga Kerja

  • Whatsapp

KALIANDA – PT. Aulia Mandiri Persada (AMP), perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga kerja di Lampung Selatan (Lamsel) ini sepertinya bakal dalam masalah besar.

Pasalnya, perusahaan itu diduga melakukan maladministrasi terkait urusan tenaga kerja di PT. Ciomas Adisatwa Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo. Diketahui, di perusahaan itu terdapat sekitar kurang lebih 200 orang pekerja.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Sejumlah poin dugaan mal administrasi tersebut, yakni tidak adanya kontrak kerja dengan pekerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PT. AMP dan PT. Ciomas Adisatwa mempekerjakan buruh dengan waktu yang tidak wajar. Setiap harinya, buruh dituntut untuk bekerja lebih dari 10 jam. Tanpa ada hitungan waktu lembur.

Kemudian, perusahaan juga tak menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Baik itu tunjangan sakit, kecelakaan ataupun mati. Selain itu, para pekerja juga tidak diberikan hak BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah poin itu diduga bertentangan dengan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja.

Hal tersebut dibeberkan oleh mantan pekerja di perusahaan itu yang belum lama ini dipecat sepihak oleh PT. AMP, Iqbal Aulia Rachman (28) di Sekretariat Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS), melalui jumpa pers, Senin (10/8/2020).

Iqbal mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT. Ciomas lantaran sudah dipecat oleh perusahaan penyedia jasa PT. Aulia Mandiri Persada.

Masalahnya, saat itu Iqbal bersama 5 orang rekannya tengah diperintah mengerjakan sesuatu. Hingga tiba di jam pergantian shift, mereka berhenti. Mereka meminta untuk diganti, lantaran sudsh waktunya pergantian shift.

“Tapi, kami di marah oleh pihak perusahaan. Katanya tanggung, harus cepat diselesaikan. Selama ini, memang tidak pernah ada hitungan lembur meskipun sudah bekerja lebih dari 8 jam setiap harinya. Maka itu, kami ber-6 nekad pulang. Besoknya saya langsung dipecat tanpa adanya surat pemecatan,” Kata Iqbal kepada sejumlah wartawan.

Iqbal juga mengaku, setelah kelang dua hari dari dirinya dipecat, gantian rekannya satu orang lagi yang juga dipecat secara sepihak oleh perusahaan. “Gak tau apa masalahnya, tapi kawan saya juga dipecat dua hari setelah saya dipecat,” Lanjutnya.

Iqbal juga mengaku, selama dirinya bekerja di PT. Ciomas, diterapkan sistem kerja shift. Yakni shift 1 dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Sementara, shift 2 dari jam 6 sore hingga waktu subuh.

“Tidak pernah ada jam yang dihitung lembur, meskipun kita bekerja melebihi batas waktu. Kami di gaji selama dua minggu sekali, yaitu paling besar Rp1.200 ribu. Jadi kalau sebulan Rp. 2.400 ribu. Itu pun kalau kita izin gak masuk, dipotong juga gajinya,” keluhnya.

Kemudian, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, Iqbal menuding PT. AMP telah diduga melakukan pembohongan publik. Terutama, bagi ratusan pekerja di PT. Ciomas.

Kepada wartawan, Iqbal kembali menjelaskan, sebelumnya Direktur PT. AMP Yudi Suprayoga, SE, mengatakan bahwa mengenai jaminan sosial seperti BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan sedang dalam tahap proses pengerjaan dikantor BPJS.

Namun sayangnya, setelah dilakukan pengecekan oleh warga dusun V (lima) Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo ini dikantor BPJS Kesehatan Kalianda Lamsel, tak satupun ditemukan berkas karyawan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan oleh PT. AMP.

“Hasil kroschek kami, tidak ada satupun karyawan yang bekerja di PT. AMP, telah didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan,” terang Iqbal. (Doy)

 82 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan