Tolak Pilkada Serentak, DPD Minta KPK Pelototi Anggaran Pilkada

  • Whatsapp

JAKARTA – -Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menegaskan menolak Pilkada Serentak Desember 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sikap tegas Komite I DPD RI itu diutarakan dalam dialog Pilkada di Tengah Pandemi, di Ruang Press Room MPR/DPR/DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (24/8/2020).

Senator Fachrul Razi menyatakan, bahwa Komite I sebagai bagian dari masyarakat daerah dengan tegas menolak Pilkada Serentak dilaksanakan pada Desember 2020 dan mengusulkan menunda pelaksanaannya pada tahun 2021.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Komite I DPD RI Menolak Pilkada 2020, dan mendukung jika dilaksanakan tahun 2021. Kami juga meminta KPK untuk mengawasi dana daerah yang dipaksakan untuk digunakan untuk Pilkada serta dana bantuan covid-19 yang berbau politik pilkada,” tegasnya.

Berdasarkan rilis yang diterima meja redaksi, ada beberapa alasan penolakan ini: pertama, bahwa pandemi covid-19 cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Berdasarkan data resmi Pemerintah (www.data.covid19.co.id), lPeta Epidemilogi (zonasi covid19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Kedua, Daerah sudah kewalahan dalam menangani pandemi covid-19 sementara anggaran pilkada sangat memberatkan dan sangat besar yaitu Rp9,9 triliun (NPHD) dan penambahan anggaran Pilkada dengan protokol covid-19 sebesar Rp 4.768 triliun.

Ketiga, Kesehatan masyarakat lebih penting. Karena, banyak penyelenggara yang sudah terpapar covid-19 dan akan ada 105 juta lebih Pemilih yang berpotensi terdampak.

“Jadi tidak ada pengaruhnya demokrasi dan penundaan Pilkada Desember 2020 karena yang utama adalah kesehatan masyarakat, anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk Pilkada, masyarakat masih butuh untuk ekonomi dan penghidupan” imbuh Fahrul Razi.

Keempat, Pilkada Serentak pada Desember 2020 memberikan kesempatan besar bagi petahana untuk terpilih kembali dengan kendali dan anggaran yang masih dapat dimanfaatkan oleh petahana, apalagi data terakhir menunjukkan ada 21 daerah yang akan melawan kontak kosong dan ada kemungkinan terus bertambah. Jangan sampai Pilkada Desember 2020 ini lebih menguntungkan 270 orang yang maju dalam kontestasi Pilkada dibandingkan dengan nilai manfaat bagi 105 juta lebih pemilih.

Kelima, UU No.2/2020 sebenarnya memberikan ruang bagi Pemerintah dan penyelenggara untuk menunda Pilkada pada 2021, akan tetapi ruang ini tidak dimanfaatkan dan dipertimbangkan dengan baik-baik.

Oleh karena itu, Komite I mendesak Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada Desember 2020 nol korban covid-19, sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan demokrasi di daerah dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi anggaran Pilkada serta anggaran penanganan covid-19 agar tepat sasaran serta tepat manfaat ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di akhir pernyataan, Fachrul Razi mengatakan bahwa tidak adanya jaminan dari Pemerintah maka sudah sangat pantas Pilkada di tunda Desember 2020 untuk menjamin kesehatan 105 juta lebih Pemilih yang ada di daerah.

Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi PKB Yanuar, menyatakan bahwa Pilkada adalah instrument terbaik bagi pemilih pemimpin daerah. Bagi daerah merah, pelaksanaan Pilkada dihentikan dan jika memungkinkan, pelaksanaan Pilkada Serentak dapat dilaksanakan. “Kita harus mencari jalan bagaimana caranya agar pencoblosan itu memudahkan pemilih”

Pengamat politik nasional Yustinus, menilai bahwa Pilkada Desember 2020 merupakan Pilkada yang tidak berperikemanusiaan karena hanya menjadi ajang melanggengkan dinasti politik. Pilkada merupakan bagian dari nilai kebangsaan kita yaitu nilai-nilai demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang penuh keprihatinan karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jatuh miskin, dan terpapar covid-19.

Anggota DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Serra, menyampaikan bahwa kita harus fokus pada detailnya terhadap Pilkada Serentak Desember 2020. Dalam UU No.2/2020 memang diberikan keleluasaan untuk menunda Pilkada selain Desember 2020 jika keadaan darurat. Akan tetapi, keputusan Pilkada Desember 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan standar WHO, bukan rapid melainkan PCR. Saat ini hanya DKI yang memenuhi standar WHO untuk PCR yaitu diatas 5%. Seluruh Daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus melaksanakan tes PCR dengan standar WHO yaitu 5%. scientific science harus menjadi standar pelaksanaan Pilkada Desember 2020.

Acara diskusi yang diadakan oleh pers room DPR RI ini ditutup dengan sebuah sikap bahwa Pilkada Desember 2020 haruslah menjadi ajang demokrasi dan kontestasi politik yang berkeadilan. (Rls/adi/han)

 46 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan