KPU Lamsel Diduga Manipulasi Anggaran Publikasi ?

  • Whatsapp

KALIANDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan (Lamsel) diduga manipulasi anggaran publikasi tahapan Pilkada di tahun 2020.

Pasalnya, dalam tahapan pengumuman syarat dan ketentuan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, semestinya, di publikasikan di media massa dengan menggunakan pos anggaran publikasi. Seperti yang dilakukan sekretariat KPU lainnya di provinsi Lampung.

Bacaan Lainnya

Namun sayangnya, KPU Lamsel justru mempublikasikan pengumuman tersebut tanpa adanya komunikasi jelas dengan media yang ada di Kabupaten Khagom Mufakat.

Bahkan, bahan pengumuman tersebut hanya dikirimkan melalui chat whatsapp pribadi ke beberapa wartawan dan kabiro media masa yang aktif melakukan peliputan politik di Lamsel.

Saat dikonfirmasi, salah seorang komisioner KPU Lamsel justru melempar bola. Ia seolah tak tahu menahu urusan teknis publikasi tahapan Pilkada 2020.

“Kalo soal pencalonan coba tanya ke Bang Hendra ya, karna dia Bagian Teknis. Untuk iklannya dimana, tim Teknis yang tau mas,” Ujar Komisioner KPU Lamsel, Divisi Program, Data dan Informasi, Asma Emilia saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, siang tadi (28/8/2020).

Senada juga dikatakan, Sekretaris KPU Lamsel, Bejo Purnomo. Saat dikonfirmasi, Bejo juga buang badan dan irit berkomentar. Bahkan, Bejo melempar bola ke Subbag Teknis dan Hupmas KPU Lamsel.

“Temui pak Samsul Bahri, Kasubag Teknis dan Hupmas. Atau pak Hendra (Anggota Komisioner KPU Lamsel, red),” Kilah bejo singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media-baru.com, penerapan teknis publikasi pengumuman di KPU Kabupaten Pesawaran, terdapat nilai kerjasama dengan media masa dalam bentuk iklan. Yakni, mereka membuatkan surat penawaran ke media masa dengan nilai anggaran iklan sesuai juknis PKPU dengan besaran nilai bervariatif.

Lalu, pihak KPU kemudian menyampaikan syarat dan ketentuan jalinan kerjasama tersebut kepada para wartawan ataupun Kepala Biro media masa yang aktif melakukan peliputan politik di KPU.

Setelah terbit di media, lalu KPU meminta bukti tayang dan kwitansi dengan jumlah anggaran yang telah disepakati. (Doy)

 1,321 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini