Komite 1 dan Kemendes Bersinergi Tanggulangi Covid-19 di Desa

  • Whatsapp

JAKARTA – Berdasarkan rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) secara Daring, menyepakati akan saling bersinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di Desa, Selasa (8/9/2020).

Sinergitas tersebut diharapkan selain program-program penanganan Coovid-19 juga pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang merupakan jaring pengamanan sosial bagi Desa, agar tepat waktu dan tepat sasaran. Disamping itu, diharapkan juga berlaku dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Bacaan Lainnya

Sesuai rilis yang diterima dapur redaksi, rapat kerja Komite I DPD RI ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua, Abdul Khalik, Djafar ALqatiri, dan Fernando Sinaga. Hadir juga para anggota, GKR Hemas; Agustin Teras Narang; Habib Ali Alwi; Achmad Sukisman; Lily Salurapa; Leonardy Harmainy; Badikenita Sitepu; Maria Goreti; Filep Wamafma; Otopianus Tebay; Amang Syafrudin; A. Hudarni Rani; Richard Hamonangan Pasaribu; Jialyka Maharani; Almalik Pababari; dan Dewa Putu Ardika Saputra.

Sementara itu, hadiri langsung Menteri Desa PDTT RI yakni A. Halim Iskandar dan Wamendes Budi Arie Setiadi beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Ketua Komite I menyampaikan Desa haruslah menjadi perhatian serius oleh Pemerintah khususnya dalam hal pembangunan.

“Pembangunan di Desa harus menjadi perhatian Pemerintah dengan berbagai program dan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Hanya saja ada beberapa catatan yang mesti dibenahi oleh Kemendes PDTT khususnya dalam hal bagaimana Desa menghadapi berbagai persoalan dalam penanganan Covid-19,” jelas Fachrul.

Senada dengan hal itu, beberapa poin menjadi catatan anggota Komite I antara lain, berkaitan Desa Adat yang berada di kawasan hutan; perkembangan program Padat Karya Tunai Desa; banyak regulasi turunan yang harus menjadi acuan bagi Desa; nasib Dana Desa yang bersumber dari APBN ke Depannya dengan adanya UU Nomor 2/2020 yang menghapus Pasal 72 UU Desa; pemekaran Desa; koordinasi dengan Pemda; dan kesejahteraan perangkat Desa.

Dalam rapat kerja tersebut, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Meminta Kemendes PDTT untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan asas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
2. Meminta Kemendes PDTT RI untuk dapat bersinergi dengan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di Desa dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa. Agar tepat waktu dan tepat sasaran serta dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPD RI; dan
3. Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk dapat melibatkan Komite I DPD RI dalam Kegiatan Digitalisasi Desa dan Program Percepatan Pembangunan Desa lainnya tahun 2020-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rls/adi/han)

 704 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini