Pimpinan Komite 2 Raker Bersama DPR RI dan 5 Kementerian Terkait

  • Whatsapp

JAKARTA – Pimpinan Komite II DPD RI menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dengan 5 Kementerian terkait, dalam rangka Mendengarkan Pandangan Pemerintah dan pendapat DPD RI atas RUU Penanggulangan Bencana, di ruang rapat Komisi VIII gedung nusantara II Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (7/9/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI. H. Yandri Susanto (fraksi PAN), dihadiri oleh 5 kementerian terkait RUU ini diantaranya Menteri Sosial RI Juliari Batubara, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoli, Menteri KesehatanTerawan Agus Putranto, Menpan RB Tjahjo Kumolo , Menteri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri diwakili oleh Sekeretaris Kementerian.

“Terimakasih dan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI bahwa terciptanya kesepahaman yang sama mengenai proses legislasi secara Tripartit dalam tahapan pembahasan RUU yang menjadi kewenangan DPD RI sebagaimana amanah UU MD3 pada pasal 170 ayat (1) UU MD 3,” ucap Ketua Komite II Yorris Raweyai sebelum membacakan pandangan DPD RI.

Sesuai dengan rilis yang diterima dapur redaksi, beberapa poin pandangan komite II terhadap RUU Penanggulangan Bencana ini adalah : (1) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal sinkronisasi data kasus korban bencana secara cepat dan faktual mulai dari level Desa sampai ke tingkat Pemerintah Pusat. (2) Menghindari konflik dalam menetapkan suatu kebijakan, misalnya soal penetapan kebijakan karantina wilayah, PSBB, aturan mudik dan konflik lainnya, (3) RUU ini harus memberikan penguatan kelembagaan kepada BNPB untuk membentuk satuan kerja sampai ke tingkatan paling bawah, (4) RUU Penanggulangan Bencana agar mengatur alokasi anggaran yang siap pakai pada tingkat Daerah dan Pusat minimal 2% yang bersumber dari APBN dan APBD, (5) Mengapresiasi dan mendukung adanya penambahan jenis bencana alam, non alam, dan bencana sosial dalam RUU tentang penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Menjelaskan bahwa beberapa poin penting yang disampaikan lembaganya adalah, “bagaimana harmonisasi pemerintah membuat kebijakan dalam menghadapi setiap bencana, baik bencana alam dan non alam. Kemudian terkait soal alokasi anggaran yang harus tersedia (siap pakai) disetiap Daerah. Baik melalui APBD Maupun APBN,” urainya seusai mengikuti rapat.

Ia melanjutkan, kita meminta kepada Pemerintah dalam hal ini saudara Menteri (Juliari Batubara) agar ketersediaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjadi perhatian bersama, mengingat Indonesia ini adalah salah satu negera dengan rawan bencana.

“Secara geografis, geologis, hidrologis dan ekologis, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kita berada di nomor tiga di Asia dengan tingkat kerawanan Bencana alam dibawah China dan India,” imbuh Hasan.

Pada akhir pembicaraan, HB sapaan akrabnya, juga menyinggung soal konflik kebijakan didaerah antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten kota yang seringkali terjadi konflik kepentingan kebijakan dalam menetapkan suatu kebijakan, misalnya soal penetapan kebijakan karantina wilayah, PSBB, aturan mudik dan konflik lainnya.

“Saya kira ini perlu kita hindari dalam rangka memberikan kepastian hukum dan aturan terhadap Masyarakat kita,” tukas HB mengakhiri pembicaraan. (rls/adi/han)

 100 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan