Kuasa Hukum MB Bantah Statemen Anggota DPRD Lampung

  • Whatsapp

BANDAR LAMPUNG – Anggota komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Ketut Erawan, mengeluarkan pernyataan kurang elok saat wawancara dengan wartawan Fajar Sumatera TV (FS TV), yang ditayangkan pada hari Sabtu (5/9/2020). Ketut berbicara bahwa kasus pidana penggelapan yang menimpa anak berinisial KH dan menantunya FR penuh kejanggalan.

Hal ini sontak mengundang tanggapan Kantor Hukum AMS & Rekan Andri Meirdyan Syarif, SE., SH., MM, selaku yang ditunjuk sebagai kuasa hukum korban MB, pemilik showroom mobil di bilangan Jalan Antasari Bandar Lampung.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Berdasarkan uraian rilis yang diterima dapur redaksi, bahwa ketika di wawancarai oleh FS TV, “kasus pidana yang menimpa anak dan menantu saya itu merupakan kasus perdata yang dipaksakan menjadi kasus pidana, karena bermula dari perjanjian yang tidak jelas, ” ujar Ketut.

Menanggapi pernyataan itu, Andri panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kasus tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang berjenjang. Bermula dari laporan klien kami ke Polresta Bandar Lampung tanggal 14 Februari 2020 bernomor LP/B/375/II/2020/LPG/RESTA BALAM.

“Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti oleh penyidik, hingga dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dan saat ini berkas kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, dengan register nomor perkara 1017/pid.B/2020/PN.Tjk untuk terdakwa FR dan nomor perkara 1018/pid.B/2020/PN.Tjk untuk terdakwa KH,” beber Andri.

Andri melanjutkan, Ketut Erawan juga sempat menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan anak serta menantunya itu tanpa panggilan 1 dan 2 serta melanggar KUHAP.

“Anak dan menantunya telah menggunakan haknya yang disediakan Undang-Undang dengan menempuh dan mengajukan Gugatan Pra Peradilan terhadap Polresta Bandar Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Dalam putusannya, Hakim memenangkan Polresta Bandar Lampung, ini berarti langkah yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan KUHAP dan tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar, ” tegas Andri.

Andri juga menyebut bahwa di bagian yang lain saat wawancara itu berlangsung, Ketut Erawan semakin menyimpang dari pokok perkara, dengan menyatakan bahwa kasus anak dan menantunya melibatkan 3 dimensi yaitu harta, tahta, wanita.

“Sungguh pernyataan tersebut sangat tendensius dan merugikan privasi klien kami,” imbuh tim kuasa hukum lainnya dari Kantor Hukum AMS & Rekan, Yohanes Joko Purwanto, SH.

Agar tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan, Joko pun mengeluarkan tantangan terhadap Ketut untuk membuktikan semua pernyataan yang telah dikeluarkan tersebut.

Perlu diketahui bersama, bahwa kasus ini juga telah ter-ekspos di beberapa media baik online maupun cetak di Provinsi Lampung.

“Seharusnya, sebagai pejabat negara dan wakil rakyat, Ketut dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan bukan malah menggiring opini dengan menyampaikan asumsi-asumsi tanpa fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, ” cetus Andri.

Perlu diingat, bahwa negara kita merupakan negara hukum. “Maka, semua pernyataan yang disampaikan di ruang publik, sudah semestinya harus berdasar pada fakta hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Andri yang langsung diamini joko. (rls/han/red)

 94 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

banner 468x60

Tinggalkan Balasan