Cinta Berujung Saling Lapor ! Bidan SPS Berpotensi Dilaporkan Tim Penasehat Hukum DH

  • Whatsapp

BANDAR LAMPUNG – Perseteruan dugaan penculikan Bidan sebuah Rumah Sakit di Lampung Tengah bakal berbuntut panjang, hal itu diungkapkan oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman (GAW-TU), Gindha Ansori Wayka, Sabtu (21/11/2020).

Gindha Ansori Wayka didampingi Tim Penasihat Hukum Thamaroni Usman, Deswita Apriyani, Iskandar, Ari Fitrah Anugrah bersama Tim Analis Hukum Redi Novaldianto, Herlando, Indra Ali, Muhammad Fakhri Syah Syamsir, Dicha Nery Utami, Inggid Shaphire dan Ranti Prasisca menyatakan, kini mereka sedang mengkaji rumusan perbuatan yang dilakukan oleh SPS secara hukum.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Kita sedang mengkaji video klarifikasi yang disampaikan oleh SPS, yang beredar dimedia sosial bahwa yang bersangkutan menyatakan terkait kawin lari itu adalah opini sesat dan liar, padahal faktanya yang bersangkutan sudah menikah dengan mahar 10 gram emas 24 karat dan kami punya buktinya,” urai Pengacara Muda dengan pembawaan humanis ini.

Gindha sapaan akrabnya sedikit mengulas, didalam video berdurasi 49 detik itu, selain tidak mengakui perkawinannya dengan DH, SPS juga meminta mengusut tuntas perbuatan yang dilakukan oleh DH kepadanya.

“Dengan beredarnya video tersebut, SPS tidak mengakui kawin lari dalam adat Lampung tersebut dan bahkan mendesak Polres Lampung Tengah untuk mengusut hingga tuntas perbuatan klien kami,” cetus Gindha menganalisa.

Dengan demikian, perbuatan dan sikap yang muncul dari SPS ini nampaknya kontradiksi dengan fakta hukum yang ada, hal inilah yang sedang dikaji secara mendalam oleh Tim Analis Kantor Hukum GAW-TU.

“SPS ini, di satu sisi menolak telah terjadi kawin lari dan meminta untuk mengusut tuntas kasus yang menimpanya, disisi lain mahar berupa 10 gram emas 24 karat di kuasainya secara melawan hukum,” ucap Gindha keheranan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, menurut Gindha, perbuatan pelaku ini diduga masuk dalam rumusan perbuatan dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana ketentuan Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Tidak diakuinya proses perkawinan siri antara SPS dengan klien kami dan dikuasainya barang milik klien kami secara melawan hukum pada kasus SPS ini, diduga memenuhi dugaan penipuan dan penggelapan,” lanjut Mantan Aktivis Mahasiswa Hukum Unila ini.

Gindha menarik kesimpulan, pada dasarnya ada banyak hal yang telah dilakukan oleh kliennya selama ini untuk mendapatkan cinta dari SPS, namun tidak diakui dan tidak dianggap oleh SPS.

“Klien Kami memperjuangkan cintanya dengan luar biasa, menurut klien kami, dia pernah mengirim dipan (ranjang/tempat tidur) ke rumahnya SPS, membelikan handphone, membantu untuk membeli seragam kerja, sampai terakhir saat SPS mau ke Polres mampir di butik di Bandar Lampung untuk membeli sejumlah pakaian dan diberi sejumlah uang, sehingga tidak benar kalau SPS mengakui tidak ada hubungan kedekatan karena kami punya saksi dan buktinya,” pungkas Gindha.

 96 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini

banner 468x60