Dua Gugatan Pilkada Lamsel Teregistrasi MK, Tim Hukum KPU Sudah Siap

  • Whatsapp

 

KALIANDA – Gugatan perselisihan Pilkada Lampung Selatan (Lamsel) masuk dalam registrasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Bacaan Lainnya

Kepastian ini berdasarkan pengumuman registrasi yang disampaikan MK pada Selasa (18/1/2021) kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sedikitnya, MK telah meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020. Ratusan perkara itu terdiri dari sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, pemilihan bupati – wakil bupati 112 perkara dan pemilihan wali kota-wakil walikota sebanyak 13 perkara.

Sebagai agenda awal, MK akan menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sehak tanggal 26 Januari 2021 mendatang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Sidang pada tanggal 26-29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.

Selanjutnya, pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sidang pengucapan putusan sela akan dilakukan pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan sidang putusan pada 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Ketua KPU Lamsel, Ansurasta Razak mengatakan, sidang pendahuluan perkara Pilkada Lamsel akan digelar mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai teknisnya, sidang akan dilakukan secara daring.

“Yang akan mengikuti persidangan yaitu tim hukum yang telah disiapkan. Diantaranya, kuasa hukum, divisi hukum dan staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Lamsel,” Ujarnya Rabu (20/1/2021)

Ia juga mengatakan, permohonan gugatan dari Lamsel yang teregistrasi MK yakni sebanyak 2 perkara. Ia memastikan, persiapan telah maksimal.

“Ya, dalam sidang pendahuluan adalah penentu permohonan gugatan memenuhi syarat atau tidak. Ketika memenuhi syarat, berlanjut ke tahapan sidang selanjutnya. Tapi jika tidak, MK langsung membuat keputusan yang nantinya disampaikan ke KPU RI,” Jelasnya.

Menurut informasi yang dihimpun dari Sekretariat KPU Lamsel, Kuasa Hukum KPU Lamsel yang diamanahi untuk mengawal sidang gugatan Pilkada Lamsel adalah Rozali Umar, SH, MH.

Sayangnya, saat media ini mencoba konfirmasi kepada yang bersangkutan, Rozali Umar masih belum bersedia untuk berkentar. Menurutnya, ia akan menyampaikan keterangan pers ketika persidangan telah dimulai.

“Kalau sudah mulai sidang, barulah saya bersedia beri keterangan ke teman-teman pers. Harap maklum ya,” kata Rozali. (Doy)

 152 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini