38 Orang Kedapatan Menerima Bantuan Ganda, Kades Sukaraja Diduga Tak Transparan

  • Whatsapp

PALAS – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaraja Iswah Yudi, mempertanyakan data penerima bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diduga ganda dengan data penerima program kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Kamis (21/1/2021).

Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Sukaraja, Jusman Hadi, memberikan penjelasan terkait data bantuan BLT DD pada tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“Data penerima BLT DD Desa Sukaraja di Tahun 2020 sebanyak 154 orang di tahap pertama. Dianggarkan Rp. 600.000,- per bulan selama tiga bulan untuk tahap pertama, kemudian kembali kami mendapat instruksi untuk menganggarkan BLT DD di tahap kedua sebesar Rp. 300.000,- Per bulan selama tiga bulan,” sebut Jusman Hadi beralasan.

Kaur Umum melanjutkan, tentunya hal ini melebihi 30% dari peraturan yang di wajibkan oleh Pemerintah. Dan perlu diketahui juga, pada tahap pertama Desa Sukaraja tidak menganggarkan untuk alokasi BLT DD yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian, baru dianggarkan di Dana Desa tahap kedua dan tahap ketiga.

“Kalau ditanya mengenai adanya data penerima bantuan BLT DD yang mendapat batuan program KKS dan PKH di bulan November 2020. Jawabannya, ya di desa kami ada 38 orang yang masih menerima bantuan yang ganda, kami Pemerintahan Desa Sukaraja sudah berkordinasi ke Dinas Sosial, TKSK, pendamping PKH Kecamatan Palas, mengenai dana bantuan penerima dobel dan ini diperbolehkan diketahui juga oleh ibu Kades Sukaraja,” kilah Jusman Hadi.

Berbeda dengan keterangan Kades Sukaraja Sinarti, pihaknya merasa telah transparan hanya saja data tidak ditempel tembok. Ia juga beralasan bahwa saat pelaksanaan Musdes telah dihadiri unsur Muspika, dalam hal ini Camat Palas juga awak media.

“Untuk data Kadus bersama BPD masing-masing punya datanya dan seperti yang bapak lihat semuanya, sudah saya serahkan dengan Kadus dan RT,” ujar Sinarti membela diri.

Sinarti juga menambahkan, mengenai penerima program batuan BLT DD yang mendapatkan perluasan program kementerian, kartu KKS dan PKH yang berjumlah 38 orang di bulan November 2020 yang masih juga menerima batuan BLT DD, ia tak tahu-menahu.

“Seharusnya, bila terdapat penerima kartu KKS dan PKH masih menerima BLT DD harus dicoret atau dikeluarkan pilih salah satu,” pungkas Sinarti.

Keterangan Kades tersebut bertolak belakang dengan Ketua BPD Iswah Yudi, yang menyatakan, “kami sebelumnya tidak mengetahui kalau ada data penerima BLT DD yang 38 orang menerima bantuan dobel, kami hanya mendengar isu dari masyarakat kalau ada penerima yang dobel,” cecarnya.

Iswah Yudi menyoroti mengenai adanya data penerima batuan, “baik itu perluasan KKS, PKH menurut keterangan ibu kades dana yang sudah terlanjur disalurkan dan sudah diterima oleh masyarakat sebagian tidak bisa ditarik kembali dan sebagian yang masih bisa sudah kita serahkan ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial,” tegas ketua BPD sembari mengakhiri. (irl/red)

 218 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini