Melalui BUMD Lamsel Maju, Nanang “Buka Pintu” Bagi Investor

  • Whatsapp

KALIANDA – Dua paket Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) disampaikan ke DPRD setempat.

Penyampaian dua paket Ranperda ini,  melalui rapat paripurna istimewa DPRD yang dilakukan secara zoom meeting. Bupati Lamsel di Sekretariat Pemda, sementara DPRD di gedung utama paripurna, Senin (8/2/2021).

Bacaan Lainnya

Dua paket Ranperda tersebut yakni tentang  pendirian  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Kabupaten Lamsel, “Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju”. Kedua, Ranperda tentang penyertaan modal pada Perseroda Lampung Selatan Maju.

Nanang menyampaikan, pembentukan BUMD merupakan eksplorasi potensi besar di Kabupaten Lamsel. Salah satu pertimbangannya, yakni soal peluang investasi atau kerjasama antar daerah yang ditawarkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan BUMN.

“Untuk itu, melalui pendirian BUMD ini, kita harapkan mampu memanfaatkan peluang investasi dan kerjasama antar daerah yang dapat menguntungkan Kabupaten Lampung Selatan,” harapnya.

Nanang menambahkan, adanya pembangunan daerah dibidang pariwisata, seperti pembangunan wisata terintegrasi Bakauheni Harbour City, juga diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi daerah atau masyarakat.

“Kedepannya diharapkan pemerintah daerah melalui BUMD dapat ikut andil dan berperan aktif dalam memanfaatkan peluang tersebut,” kata Nanang.

Sebagai pertimbangan lain, lanjut Nanang, yakni tentang asas keadilan sosial bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemanfaatan dan penyerapan  tenaga kerja. Atas dasar pemikiran itu, pendirian BUMD didasarkan atas kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

“Dimana BUMD itu memiliki tujuan yakni, memberikan manfaat perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, serta memperoleh laba dan atau keuntungan,” Ujar Nanang.

Kemudian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat  sesuai kondisi, krakteristik dan potensi daerah yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor  54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian  BUMD harus didahului dengan studi kelayakan.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan pengkajian dan Studi kelayakan usaha, bekerjasama dengan Universitas Lampung (UNILA) dan telah mendapat penilaian dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor : 539/4774/SJ tanggal 25 Agustus 2020.

“Adapun nama BUMD Kabupaten Lampung Selatan adalah Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju. Dengan kegiatan usaha meliputi Bidang Perdagangan, Parawisata dan Agrobisnis,” tutur Nanang.

Sementara modal dasar Perseroan Daerah tersebut adalah sebesar Rp 12.600.000.000 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

“Melalui paripurna dewan yang terhormat ini, kiranya modal dasar BUMD ini dapat kita berikan melalui Penyertaan Modal kepada BUMD,” kata Nanang.

Pihaknya pun berharap, melalui penyertaan modal yang diberikan pada BUMD tersebut, akan dapat meningkatkan PAD sekaligus penyumbang penerimaan daerah. Baik dalam bentuk pajak, deviden maupun bentuk manfaat lainnya.

“Dengan telah disampaikannya Raperda tentang BUMD ini, kami berharap masukan dari pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD. Selain itu, Raperda ini dapat dibahas bersama-sama eksekutif dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (Doy)

 50 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini