Honor Terkahir PPS Belum Dibayar, Ini Penjelasan KPU Lamsel

  • Whatsapp

KALIANDA – Detik-detik akhir, kontrak kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lampung Selatan (Lamsel), berbuah sejumlah keluhan.

Penyebabnya, honorarium PPS di bulan terkahir kontrak kerja, Januari 2021 hingga saat ini belum terealisasi.

Bacaan Lainnya

Diketahui, kerja PPS dilakukan secara kontrak selama 8 bulan semasa Pilkada 2020. Sedangkan, honorarium PPS sebesar Rp. 850 ribu perbulan. Jumlah PPS di Lamsel sebanyak 780 orang.

Salah seorang PPS yang namanya enggan dipublikasikan mengaku, pihaknya belum menerima honor kerja pada bulan terakhir kontrak PPS, di Januari 2021.

Bahkan, ia menyatakan rasa kecewa terhadap KPU Lamsel, yang hingga saat ini belum menyalurkan hak terkhir kerja PPS.

“Karna itu hak kami. Kami dilantik dan disumpah, wajar kalau kami menggugat,” Ujarnya seraya kecewa, Senin (15/2/2021).

Sementara, dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPU Lamsel, Bejo Purnomo menjelaskan, penyaluran honorarium PPS terkendala pada laporan kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum terselesaikan.

“Ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan laporan. Honor tersebut akan disalurkan jika semua kecamatan sudah menyampaikan laporannya,” Terangnya.

Bejo menambahkan, sejauh ini, laporan yang sudah tersusun baru 14 kecamatan. Dengan artian, masih ada 3 kecamatan lagi yang belum menyampaikan laporannya. Yakni Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung dan Katibung.

“Berdasarkan pengalaman, honor terakhir ini jika disalurkan sebelum semua laporan tersampaikan, maka akan diabaikan. Karena itu, kami menunggu semua laporan dari semua kecamatan disusun terlebih dahulu sebelum honor terakhir disalurkan,” Jelasnya lagi.

Bejo mengaku, dari progres kinerja PPK, dapat dipastikan honor terakhir PPS akan disalurkan pada Februari 2021 ini. “Februari ini laporan mereka selesai kayanya. Jadi honor juga bisa disalurkan bulan ini,” Tutupnya. (Amn/Doy)

 134 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini