Tunjangan Turun Drastis, Sejumlah Kades di Lamsel ‘Ngeluruk’ ke Pemda

  • Whatsapp

KALIANDA – Desas desus turunnya tunjangan Aparatur Desa di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya memantik geram Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) setempat.

Sehingga, sejumlah Kepala Desa (Kades)  mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel, memprotes kebijakan baru tersebut.

Bacaan Lainnya

Diketahui, mulai tahun 2021 ini, besaran tunjangan Kades menjadi Rp 500 ribu yang mulanya sebesar Rp2,2 juta perbulan.  Sedangkan tunjangan Sekdes, dari Rp500 ribu menjadi Rp200 perbulan.

Sementara, tunjangan Kasi dan Kaur dari semula Rp350 ribu menjadi Rp150 ribu perbulan. Kemudian, tunjangan Kadus dari Rp350 ribu turun menjadi Rp100 ribu perbulan.

Penurunan tunjangan yang terbilang fantastis ini tertuang dalam SK bupati nomor : B/523/IV.13/HK/2021 pertanggal 30 Desember 2020 tentang daftar penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa tunjangan BPD serta insentif RT tahun anggaran 2021.

Sementara, untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa untuk tahun anggaran 2020 berdasarkan SK bupati nomor : 759/IV.13/HK 2019 tertanggal 31 Desember 2019.

“Ya, tadi kami sudah bertemu dengan jajaran pemerintah daerah. Disitu ada pak Plh bupati, DPMD dan Inspektorat.Persoalnya sudah kami sampaikan, kalau pun mau turun tunjangan ini, angkanya jangan sebesar itu,” kata Sekretaris Apdesi Lamsel Basori, didampingi Ketua Apdesi Mastur saat diwawancarai usai pertemuan diruang Sekda.

Menurut dia, jika terjadi penyesuaian besaran tunjangan jangan terjadi penurunan angka besaran pada tunjangan sampai dengan Rp1,7 juta.

“Dari Rp2,2 juta turun menjadi Rp500.000 tentu sangat kecewa kalau pun mau turun ya tidak sampai seginilah. Harapan kami, kalau bisa dibalik. Tunjangan kades itu menjadi Rp1,7 juta, Rp500.000-nya hilang tidak masalah. Kita juga paham kok dengan keadaan sekarang ini,” keluhnya.

Disinggung mengenai hasil pertemuan ?Basori belum dapat menceritakan lebih rinci. Penyebabnya, pihak Pemkab masih  meminta waktu selama satu minggu untuk menggelar rapat terkait dengan tunjangan para kepala desa.

“Ya belum ada. Karena pemkab minta waktu seminggu. Ya, harapan kami ada solusi yang terbaik. Itu yang kita tunggu,” kata dia.

Jika berkaca ditahun lalu, ditambahkan Kades Sidoreno, Kecamatan Waypanji ini, pihaknya selalu dilibatkan, tetapi sekarang tidak ada pemberitahuan sama sekali untuk hal ini.

“Kalau dulu-dulu kita (Apdesi_red) dilibatkan, kalau yang ini kita tidak dilibatkan,” tandasnya.

Terpisah, Plh.Bupati Lamsel, Thamrin  mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal untuk membahas persoalan tersebut.

“Tadi sudah saya sampaikan dengan para Kepala Desa yang hadir, akan dirapatkan dalam waktu satu minggu ini untuk mengambil keputusan yang tepat. Nanti hasil keputusanya, mereka akan kami undang,” ujar Thamrin singkat. (Jho/TL/Red)

 208 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini