Dalih Study Tour, Oknum Kepala Madrasah Pungut Iuran Wali Murid, KAPI Ancam Demo

  • Whatsapp

 

KALIANDA – Perpindahan Kepala Madrasah Tsanawiah Negeri (MTsN) 1 Lampung Selatan (Lamsel) Yayuk Dwi Wahyuni, nampaknya meninggalkan bekas yang tidak baik.

Bacaan Lainnya

Sebelum pindah ke MTsN 3 Lamsel, Yayuk sempat melakukan pungutan dana dari wali murid, dengan dalih study tour pada tahun 2020 lalu. Padahal, saat itu Indonesia telah dilanda pandemi Covid-19.

Alhasil, program study tour tersebut tidak terealisasi. Sedangkan, pihak sekolah telah melakukan pemungutan dana iuran sebesar Rp. 1.450.000 dengan jumlah siswa yang hendak berangkat sebanyak 80 orang.

Lantaran tak jadi jalan-jalan, beberapa wali murid mendesak pihak sekolah untuk mengembalikan uang iuran yang telah disetor.

Namun, sekolah ini justru hanya mengembalikan separuh dari jumlah anggaran yang dipungut. Yakni Rp. 700 ribu, dengan bukti kwitasi jelas yang diserahkan kepada wali murid.

Hingga Februari 2021 ini, pihak sekolah belum kunjung melunasi pengembalian uang iuran study tour tersebut kepada siswa. Bahkan, penjelasan secara gamblang juga belum disampaikan kepada seluruh wali murid yang anaknya hendak berangkat jalan-jalan.

Kesal dengan kondisi ini, wali murid meminta pendampingan kepada organisasi kepemudaan (Okp) untuk mendapatkan kejelasan.

Humas Komando Analisis Pemuda Indonesia (KAPI), Amirudin menegaskan, pihaknya bakal melakukan aksi baik secara konstruktif maupun aksi masa, untuk mendapatkan kejelasan atas persoalan tersebut.

“Kami telah diberi amanah, untuk itu sebisa mungkin kami akan memeperjelas persoalan ini. Bahkan, meski harus melakukan aksi,” Ujarnya, Selasa (23/2/2021).

Ia melanjutkan, sementara ini, pihak Okp belum berhasil mengkonfirmasi pihak-pihak terkait. Baik dari pihak oknum Kepala Sekolah (Kepsek) maupun pihak sekolahnya.

“Karna kepsek nya ini kita gak tau kemana dan dimana, karenanya kita akan sampaikan aspirasi wali murid ini ke Kementrian Agama (Kemenag, red) Lamsel,” Lanjutnya.

Amir menyebutkan, Kemenag adalah instansi tertinggi yang menaungi sekolah madrasah ditingkat daerah. Untuk itu, Kemenag memiliki kewenangan wajar untuk ikut terkait dalam persoalan tersebut.

“Kemenag mestinya dapat bijak menangani persoalan yabg terjadi di madrasah. Jangan sanpai, citra baik Kemenag tercoreng dari prilaku oknum yang diduga mementingkan keuntungan pribadi,” Tukasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, wartawan belum berhasil mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Baik dari oknum Kepala Madrasah maupun Kepala Kemenag Lamsel. (Tim/Red)

 130 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini