Buntut Pemotongan Tunjangan, Ratusan Aparat Desa Demo Kantor Bupati

  • Whatsapp

KALIANDA – Rencana pemotongan tunjangan Kepala Desa (Kades) dan aparatur desa di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akhirnya berbuntut demonstrasi.

Ratusan Kades dan aparat desa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat, Senin (8/3/2021). Mereka menuntut, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel dapat membatalkan kebijakan tersebut dan besaran tunjangan dikembalikan seperti semula.

Bacaan Lainnya

Selain itu, kedatangan para kepala desa dan aparatur desa itu untuk mempertanyakan terkait hasil pertemuan dengan pemkab beberapa waktu lalu soal terjadinya penyesuaian tunjangan bagi mereka yang ‘terjun bebas’ pada 2021 ini.

Berdasarkan pantauan, sebelum mendatangi Kantor Bupati, ratusan aparat berseragam coklat tersebut berkumpul di halaman parkir Masjid Agung Kalianda. Sekitar pukul 09.25 WIB, sebagian massa mulai bergerak ke arah Kantor Bupati.

Para Kades dan aparat desa, dikumpulkan per kecamatan dibawah akomodir Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) setempat.

Setelah menyampaikan aspirasinya dalam bentuk orasi, akhirnya beberpa perwakilan Kades bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Thamrin, bersama beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lamsel untuk melakukan mediasi.

Kades Klaten Toto menuturkan, kedatangannya itu untuk meminta keadilan. Ia menilai, selama ini pemerintah daerah hinggaq pusat meminta agar pemerintah desa menciptakan pelayanan prima. Namun anggaran untuk desa malah dilakukan penyesuaian.

“Kegiatan di desa itu banyak sekali pak. ATK dan sebagainya. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Kalau biaya operasional ini Rp100 ribu per hari saja artinya butuh anggaran untuk itu. Masak dari siltap kami. Kami minta keadilan dan kebijakan, mohon (penyesuaian) ini ditinjau ulang kembali,” ungkapnya yang juga diamini beberapa Kades lainya.

Menyikapi hal itu, Sekda Thamrin menyatakan, penyesuaian itu terjadi karena terjadi lantaran adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

“Jadi bukan kita saja. Ini juga perlu dipertimbangkan berdasarkan keuangan daerah. Dinas saja dilakukan penyesuaian sampai 50 persen,” terangnya.

Menyikapi adanya penyesuaian besaran tunjangan bagi para kepala desa dan perangkat desa itu, Thamrin mengutarakan bila anggaran itu sifatnya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.

“Inikan kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Jadi kami mohon kebijakan. Kalau nanti ada anggaran lagi, akan kami naikan lagi, tapi kebijakan ini adalah kebijakan pak bupati,” pungkasnya. (Doy)

 535 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini