Pungut Biaya Rp1,5 Juta Perorang, PKBM Tut Wuri Handayani Diduga Kangkangi Regulasi

  • Whatsapp

 

PALAS – Kinerja Dinas Pendidikan Lampung Selatan (Lamsel) dalam melakukan monitoring dan evaluasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sepertinya patut dipertanyakan.

Bacaan Lainnya

Sebab, hingga saat ini masih ada PKBM yang melakukan pungutan terhadap peserta didik dalam menempuh pendidikan kesetaraan. Utamanya pada pendidikan paket C.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, PKBM Tut Wuri Handayani yang berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, diduga melakukan pungutan terhadap peserta didik pada pendidikan kesetaraan paket C.

Bahkan, nilai pungutan tersebut terbilang fantastis, yakni sekitar Rp. 1,5 juta per orang. Sementara, untuk pendidikan kesetaraan di tahun 2021 ini, PKBM tersebut mengakomodir sekitar 399 orang peserta didik.

Padahal, mengenai biaya operasional pendidikan kesetaraan di PKBM secara jelas telah dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010, dan secara teknis diatur dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang Juknis BOP DAK Nonfisik PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa setiap peserta didik yang terdaftar dan terverifikasi Dinas Pendidikan setempat mendapatkan BOP dengan besaran sesuai jenjang pendidikan kesetaraan. Khususnya untuk paket C, setiap peserta didik mendapatkan BOP sebesar Rp1,8 juta per orang.

Saat dikonfirmasi, Ketua PKBM Tut Wuri Handayani membenarkan bahwa pihaknya telah memungut biaya kepada peserta didik. Dalihnya, tidak semua peserta didik dibiayai BOP.

“Iya ada yang bayar ada yang tidak. Seperti peserta didik yang titipan-titipan itu gak kita pungut biaya,” Cetusnya seraya tidak menjelaskan yang dimaksud titipan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon genggam, Senin (5/4/2021).

Saat wartawan hendak menanyakan lebih jauh mengenai penjelasan lain mengenai kriteria pemungutan biaya terhadap peserta didik, sayangnya sambungan telepon sengaja langsung diputus oleh Yulianto.

Kemudian, beberapa kali wartawan kembali menghubunginya, nomor dalam keadaan tidak aktif dengan keterangan tidak dapat menjawab telepon. Begitupun saat wartawan hendak menemuinya di PKBM, pihaknya tidak berada ditempat.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Lamsel, Thomas Amirico secara tidak langsung mengamini adanya pungutan fantastis di PKBM Tut Wuri Handayani. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan PKBM.

“Yang punya kewenangan ada di lembaga, karena mereka lembaga swasta. Karena di PKBM itu, tidak semua dapat biaya operasional dari pemerintah,” Katanya.

Lebih lanjut Thomas menyampaikan, alokasi BOP pada pendidikan kesetaraan juga berdasarkan usia peserta didik. Artinya, tidak semua mendapatkan BOP.

“Karena BOP juga tergantung umur dari peserta didiknya. Kalau umurnya sudah lewat dari usia reguler, maka dikenakan biaya,” Tambahnya. (Doy)

 168 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini