Terkait Pungutan di PKBM, Mahasiswa Lamsel Pertanyakan Kinerja Dinas Pendidikan

  • Whatsapp

KALIANDA – Belum maksimalnya Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Selatan (Lamsel), terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), memantik perhatian mahasiswa di kabupaten setempat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Muhamadiyah Kalianda, Yosepto Firnando menegaskan, bahwa sistem pendidikan masyarakat di Kabupaten Lamsel telah mencederai Undang-Undang Dasar 1945.

Bacaan Lainnya

“Sudah jelas bahwa dalam amanat konstitusi tersebut, diterjemahkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sepenuhnya tugas negara. Jika menempuh pendidikan kesetaraan, yang notabenne salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa justru dijadikan lahan untuk meraup keuntungan besar, maka jelas ini mencederai UUD,” Ketusnya kepada media-baru.com, Kamis (8/4/2021).

Yosep menjelaskan, meskipun PKBM merupakan lembaga swasta, mereka masih menjadi kontrol dari Dinas Pendidikan. Sebab, dalam membuka ruang belajar PKBM, seseorang harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan. Jadi, yang perlu menjadi dasar evaluasi atas kondisi ini adalah kinerja Dinas Pendidikan.

“Kalau memang PKBM itu nggak benar, ya cabut saja izin kegiatan belajar mengajarnya. Segala kegiatan dalam proses belajar mengajar, yang mendapat bantuan dari pemerintah, harus ada kontrol dari Dinas Pendidikan. Kontrol ini lah yang harus dimaksimalkan oleh Dinas Pendidikan,” ungkapnya.

Jika kontrol ini tidak maksimal, sambung Yosep, rakyat berhak untuk merekomendasikan agar seluruh pejabat berwenang terkait kegiatan PKBM di Lamsel  untuk dicopot dari jabatan. Sebab, monitoring itu harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap PKBM yang mendapat bantuan pemerintah.

“Kalau Dinas Pendidikan monitoring dan evaluasinya kurang maksimal, nanti biar kami dan rakyat yang mengevaluasi Dinas Pendidikan. Yang harus dipahami, Pemerintah memberikan anggaran dalam program PKBM, supaya masyarakat tidak mengeluarkan biaya dalam mendapatkan ijazah paket C. Kalau peserta didik PKBM masih saja dimintai biaya, bahkan dalam junlah besar, jadi untuk apa pemerintah menganggarkan PKBM,” herannya.

Ditempat terpisah, Deva Fatra salah seorang Mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang berdomisili di Kalianda, menduga bahwa kemungkinan besar tidak hanya PKBM saja yang bermasalah, tapi juga program lain yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan.

“Kalau memang monitoring dan evaluasi PKBM belum maksimal. Bisa jadi program lain juga belum maksimal.¬† Artinya, bukan hanya terkait PKBM saja yang perlu dievaluasi rakyat, tapi program lain juga. Kita akan evaluasi semua program Dinas Pendidikan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, PKBM di Lampung Selatan (Lamsel) diduga melakukan pungutan terhadap peserta didik dalam menempuh pendidikan kesetaraan. Utamanya pada pendidikan paket C.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, PKBM Tut Wuri Handayani yang berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, diduga melakukan pungutan terhadap peserta didik pada pendidikan kesetaraan paket C.

Bahkan, nilai pungutan tersebut terbilang fantastis, yakni sekitar Rp. 1,5 juta per orang. Sementara, untuk pendidikan kesetaraan di tahun 2021 ini, PKBM tersebut mengakomodir sekitar 399 orang peserta didik.

Padahal, mengenai biaya operasional pendidikan kesetaraan di PKBM secara jelas telah dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010, dan secara teknis diatur dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang Juknis BOP DAK Nonfisik PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa setiap peserta didik yang terdaftar dan terverifikasi Dinas Pendidikan setempat mendapatkan BOP dengan besaran sesuai jenjang pendidikan kesetaraan. Khususnya untuk paket C, setiap peserta didik mendapatkan BOP sebesar Rp1,8 juta per orang. (Doy)

 88 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini