Kondisikan Proyek Desa, DPRD Mesuji Minta Inspektorat Periksa Oknum ASN Tanjungraya

  • Whatsapp

MESUJI – Adanya dugaan pengondisian kegiatan desa yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, memantik sorotan DPRD setempat.

Ketua DPRD Mesuji, Elfianah menegaskan terkait dugaan kasus tersebut semestinya dilakukan pemeriksaan oleh pihak inspektorat setempat.

Bacaan Lainnya

“Inspektorat wajib turun lakukan pemeriksaan,” ujar Elfianah, Selasa (4/5/2021).

Ia juga menjelaskan, bahwa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan desa telah diatur melalui Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang alokasi penggunaan dana desa.

“Tidak boleh pihak kecamatan atau orang dari kecamatan intervensi dalam kegiatan desa, kan sudah ada aturannya. Yaitu Permendes no 13 th 2020 tentang penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaan ada tim pengelola kegiatan, kecamatan seharusnya membimbing bukan mengatur atau bermain proyek. Kades harus menolak jangan ikut yang salah karena takut,” singkat politisi Nasdem Mesuji ini.

Diberitakan sebelumnya,

Dari pengakuan beberapa Kepala Desa serta berdasarkan penelusuran media ini, menguap pihak Kecamatan Tanjungraya diduga memonopoli kegiatan dari 21 Desa yang ada di Kecamatan setempat.

Ada tiga item kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diduga kuat dikondisikan dan dikerjakan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Tanjungraya yang seharusnya dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes).

Yakni, kegiatan pengadaan posko Covid-19, pengadaan seragam batik, dan pengadaan baju kaos yang ada dalam draf rancangan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021.

“Tiga kegiatan itu, kegiatan desa yang dilaksanakan oleh mereka. Apakah itu, intruksi dari Dinas PMD, atau kecamatan saya kurang paham. Tapi yang jelas dikoordinir sama salah satu kasi berinisial H, di kecamatan itu” ungkap salah satu Kades yang mewanti agar namanya tidak dipublish media ini, Sabtu (1/5).

Dijelaskannya bahwa, anggaran khusus pembuatan posko Covid-19 yang bersumber dari APBDes didesanya sebesar Rp.7 Juta. Sedangkan seragam batik 150 ribu/potong untuk 50 potong pakaian dan begitu juga untuk baju kaos.

“Kalau di desa saya segitu anggarannya untuk posko, bisa berbeda didesa lain tapi hampir rata-rata sama. Sementara khusus seragam batik dan kaos semua sama,” jelasnya.

Senada dikatakan Kades lainya dari kecamatan yang sama. Menurutnya dengan diambil alihnya kegiatan desa oleh pihak kecamatan tentu tidak memberi manfaat secara langsung pada masyarakat desa itu sendiri.

“Kalau hanya menjahit baju, didesa kami juga ada tukang jahit, tinggal kasih saja contoh dan modelnya. Begitupun yang ada usaha pemasangan rangka baja untuk posko Covid-19 didesa kita juga ada. Dan yang buat kami tambah jengkel, fihak kecamatan tahu jika dana desa untuk kegiatan itu belum cair, malah minta talangan. Enak mereka, kami yang bertanggungjawab menganggarkan di APBDes mereka yang dapet untung melaksanakan kegiatannya,” kata dia.

Dan bukan hanya tiga kegiatan itu saja, berdasarkan penelusuran pihak kecamatan juga mengkondisikan meterial bangunan berupa semen untuk se-Kecamatan Tanjungraya.

“Bisa dicek, khusus tahun ini semua pembangunan desa dikecamatan ini pakai semen batu raja. Itu sudah dikondisikan, mau nolak kami bagaimana, takut nanti tandatangan SPP pencairan dikecamatan dipersulit dan dihambat,” tukasnya.

(Bal)

 127 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini