Tolak Peradilan Sengketa Pilkakon, Putusan PN Kota Agung Cacat Demi Hukum?

  • Whatsapp

 

TANGGAMUS – Peradilan kasus sengketa Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) Lakaran
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus,  di Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung, menjadi pertanyaan publik.

Bacaan Lainnya

Kali terakhir dalam putusan sidang tersebut, hakim menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengadili perkara sengketa dalam proses pemilihan Kepala Pekon.

Majelis Hakim keberatan pada perkara nomor 4/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot yang susunannya meliputi, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Anggraini, S.H. sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 lalu, dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, OK Armet Ripanding, S.H, merasa dibuat bingung, atas putusan nomor 4/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot. Sebab, dalam amar putusan tidak disebutkan, apakah gugatannya telah ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima atau justru dikabulkan.

Akhirnya, dalam keraguan, pada tanggal 29 Maret 2021, Armet mengajukan perkara tersebut ke PTUN Bandar Lampung, dengan pokok gugatan yang sama dengan yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim keberatan Pengadilan Negeri Kota Agung.

Namun, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, Tedi Romyadi, S.H., M.H. selaku Ketua PTUN Bandar Lampung, melalui penetapan nomor 7/PEN.DIS/2021/PTUN-BL telah menyatakan, gugatan penggugat tidak diterima dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Tedi dalam penetapannya yaitu gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 62 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang PERATUN, yang pada intinya pokok gugatan dari Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TUN.

Armet menyampaikan, dari sejak semula dirinya meyakini bahwa perkara yang diajukan olehnya adalah mutlak kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung. Dikarenakan pokok gugatan yang ditanganinya tidak ada meminta untuk membatalkan atau mencabut atau menerbitkan sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sebab umumnya, surat keputusan tersebutlah yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.

“Pada pokoknya maksud dari gugatan kami adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon (selaku Tergugat), dikarenakan saat proses penghitungan suara tergugat telah secara sepihak menyatakan bahwa terdalat 217 surat
suara tidak sah. Padahal, menurut Pasal 40 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 48 Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon surat suara yang seperti itu adalah sah menurut Hukum.” katanya.

Kuasa Hukum Penggugat, Armet menuturkan pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung atau Ketua PTUN yang keliru. Menurutnya, yang dapat menilai persoalan itu hanya Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Kekeliruan dalam membuat keputusan merupakan ketidakprofesionalan dari seorang Hakim (unprofessional conduct), ada sanksinya itu, kalau saya tergantung klien aja. Kalau klien minta buat pengaduan ya saya akan buat, karena kode etik tidak boleh menelantarkan kepentingan hukum klien,” terus Armet.

Atas dua putusan tersebut masyarakat Pekon Lakaran khususnya Calon Kepala Pekon Suhidar selaku Penggugat, sangat kecewa dan merasa dipermainkan oleh para hakim yang mulia.

“Ya kalau kami sih yakin masalah ini harus diselesaikan di PN dulu. Karena saat itu kan belum ada SK Bupati, hasil dari PN baru akan kami bawa ke Bupati sebagai bahan upaya administrasi mengenai SK. Kemudian, apabila Bupati tidak mengindahkan barulah kami akan menggugat ke PTUN. Gak ngerti juga kenapa Hakim-Hakim di PN Kota Agung bilang perkara ini harus ke PTUN. Padahal, udah bener lah Hakim Biterson itu, kenapa dibatalin sama Majelis Keberatan. Mana putusannya gak nyambung lagi harus narik-narik BHP sebagai Turut Tergugat. Apa hubungan BHP sama penghitungan suara coba? Ngabisin tenaga, ngabisin waktu, buang pikiran tidak ada kepastian hukum, masa panitia pemilihan dibilang Pejabat,” Kesal Suhidar, dengan bahasa daerah.

Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang diwakilkan oleh Indra Kesuma Nusantara, S.H., saat diwawancarai, Selasa 8 Juni 2021 menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara akan menerima dan mengadili setiap gugatan perkara yang diajukan apabila gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan pokok gugatan memiliki obyek sengketa Tata Usaha Negara, misalnya Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemeritahan
laininya seperti Bupati.

Di sisi lain, saat diwawancarai, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan didampingi oleh Juli Astra, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjelaskan, bahwa terkait sengketa dalam proses Pemilihan Pemilihan Kepala Desa/Pekon masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa/Pekon itu bukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melainkan hanya bersifat Ad Hoc/sementara.

“Terkait sengketa dalam proses Pemilihan Kepala Pekon itu tidak ada membahas obyek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan kan? Jadi tidak mungkinlah menjadi kewenangan PTUN” tegasnya.

Charis juga menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memiliki Hakim Tinggi yang menjadi Pengawas dari tiap-tiap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, dan untuk menyamakan pemahaman mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan turun melakukan pengawasan, bahkan tidak menutup kemungkinan dirinya akan turun langsung melakukan pengawasan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.

Selain itu, mengenai sanksi terhadap adanya kekeliruan dalam membuat putusan yang dilakukan oleh Hakim-Hakim, Charis menjelaskan harus ada pengaduan terlebih dahulu baru dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim.

“Pengadilan itu kan sifatnya menunggu perkara ya mas, bukan mencari perkara, jadi harus ada pengaduan terlebih dahulu,”tandasnya.

Sehari kemudian, Rabu 9 Juni 2021, Pengadilan Negeri Kota Agung yang diwakilkan oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., saat diwawancarai menanggapi bahwa terkait sudut pandang hukum merupakan
hak masing-masing, karena Hakim berdiri di sudut yang independen.

“Jika ada ketidakpuasan terhadap sebuah keputusan, silahkan lakukan upaya hukum yang berlaku misalnya keberatan, banding atau kasasi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Armet menerangkan bahwa terkait keputusan tersebut sudah tidak memiliki upaya hukum lagi, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jis SEMA Nomor 1 tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata, maka Armet dan kliennya akan mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung. (AK)

 193 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini