Rabat Beton Desa Suak Diduga Sarat Korup, Inspektorat Lamsel Tunggu Laporan

  • Whatsapp

KALIANDA – Dugaan kasus pengurangan volume dalam pengerjaan rabat beton di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan (Lamsel), menjadi atensi Inspektorat setempat.

Diketahui, pengerjaan rabat beton itu dianggarkan melalui Dana Desa (DD) tahap II tahun 2021 dalam ploting pembangunan fisik.  Yakni dengan menelan biaya sekitar Rp62.685.000.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan plank proyek yang dipajang disekitar lokasi, tertulis pembangunan jalan rabat beton itu panjangnya 150 meter, dengan ukuran volume 2,5 x 0,15 meter.

Namun, yang direalisasikan oleh pihak desa diduga hanya separuhnya. Yaitu dengan panjang sekitar 75 meter.

Papan informasi pembangunan jalan rabat beton Desa Suak, tahun 2021. Foto : Dok. Masyarakat

Sayangnya, hingga berita ini dinaikan, media belum berhasil mengkonfirmasi dugaan tersebut kepada Kepala Desa Suak, Juli. Saat wartawan mencoba untuk menghubungi via whatsapp, meski dalam kondisi aktif namun tidak direspon. Bahkan, beberapa menit kemudian nomor ponsel wartawan media ini langsung diblokir.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Sidomulyo Erman Suheri malah memilih untuk tidak berkomentar. Saat ditanya terkait dugaan korupsi pembangunan rabat beton di desa suak, jawaban Erman Suheri terkesan tidak nyambung.

“Kalau bisa di musyawarahin aja, yang terbaik,” Katanya menjawab pesan whatsapp, Jum’at (24/9/2021).

Terpisah lagi, Insepktur Inspektorat Lamsel, Anton Carmana menegaskan, pihaknya memberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang hendak melapor. Karenanya, jika dirasa ada persoalan yang diduga bersebrangan dengan aturan, ia menyarankan agar masyarakat dapat membuat pengaduan ke Inspektorat.

“Kami sifatnya menunggu laporan dari masyarakat. Silahkan masyarakat melapor, dengan menyertakan bukti yang jelas. Nanti akan ada langkah-langkah khusus dari pihak Inspektorat,” Kata Anton, siang tadi.

Anton menambahkan, jika kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa terjadi penyimpangan, seperti halnya kelebihan pembayaran, atau yang lainnya, maka akan ada upaya pembinaan dari Inspektorat.

“Ya, setelah itu kami memberikan tenggat waktu 60 hari untuk pihak desa agar menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan mengbalikan anggaran ataupun teknis lainnya sesuai aturan,” Lanjutnya.

Kemudian, lanjut Anton, jika persolan tersebut mengarah kepada permasalahan hukum pidana. Maka, akan ada rekomendasi atas persoalan tersebut untuk diserahka  kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini ranah Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

“Kalau memang tidak ditindaklanjuti bentuk pembinaan dari Inspektorat dan kemudian akan dibawa masuk ranah pidana, maka akan kami serahkan ke APH,” Tegasnya. (Tim/Doy/Red)

 345 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini