Rabat Beton Desa Suak Diduga Dikorup, Polres : Siapapun Bisa Melapor !

  • Whatsapp

KALIANDA – Dugaan penyelewengan dana desa (DD) pada ploting pembangunan jalan rabat beton di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan (Lamsel), sepertinya bakal menjadi perhatian semua pihak.

Setelah sebelumnya pihak Inspektorat Lamsel yang tengah menunggu laporan dari warga mengenai dugaan penyimpangan DD, kali ini giliran pihak kepolisian yang juga mengimbau warga untuk menyalurkan hak lapor.

Bacaan Lainnya

Dikonfirmasi media-baru.com, Kapolres Lamsel AKBP Edwin menegaskan, semua masyarakat memiliki hak untuk melapor ke Polres Lamsel, termasuk dengan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Bentuk penyelewengannya gimana, semua masyarakat punya hak melapor,” Tegas Kapolres, Sabtu (25/9/2021).

Terpisah, Kasatreskrim Polres Lamsel, AKP Hendra juga menambahkan, mengenai adanya dugaan penyelewengan DD atau indikasi korupsi DD bisa melapor ke Unit Tipikor Satrekrim Polres Lamsel.

Kendati demikian, AKP Hendra mengarahkan, untuk membawa persoalan tersebut ke ranah pemerintahan terlebih dahulu, dalam hal ini Inspektorat setempat.

“Lihat dulu perkaranya, ngobrol dengan Unit Tipikor. Harusnya, ke Inspektorat dulu,” Kata AKP Hendra.

Setali tiga uang, Kapolsek Sidomulyo juga bernada sama saat sebelumnya dikonfirmasi media ini. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan dugaan korupsi, masyarakat dapat melaporkannya ke Polres.

“Ya, ke unit yang menangani kasus korupsi di Polres. Kalau untuk siapa yang melaporkan, boleh siapa saja,” Tuturnya, seraya menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki hak keadilan hukum yang sama.

Diberitakan sebelumnya, pengerjaan rabat beton di Dusun Tanjung Raya, Desa Suak yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD)  dengan menelan biaya sekitar Rp62.685.000, diduga menjadi syarat korupsi.

Berdasarkan plank proyek yang dipajang disekitar lokasi, tertulis pembangunan jalan rabat beton itu panjangnya 150 meter, dengan ukuran volume 2,5 x 0,15 meter.

Namun, yang direalisasikan oleh pihak desa diduga hanya separuhnya. Yaitu dengan panjang sekitar 75 meter.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun laporan yang masuk ke instansi Aparat Penegak Hukum (APH). Begitupun keranah Inspektorat Lamsel. (Tim/Doy/Red)

 332 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini