Siswa Belum Lunasi SPP, SMKN 1 Kalianda Diduga Tahan Ijazah

  • Whatsapp

KALIANDA – Komersialisasi dalam dunia pendidikan sepertinya terus terjadi di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Bagaimana tidak, kendati sejak dua tahun terakhir Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring lantaran pandemi Covid-19, namun pungutan biaya di sekolah tetap diwajibkan. Salah satunya, yakni terjadi di SMK Negeri 1 Kalianda, Lamsel.

Bacaan Lainnya

Bahkan, sekolah ini juga terbilang offside. Sehingga berani melakukan penahanan ijazah bagi murid yang sudah lulus namun belum melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kekurangan pembayaran iuran dari sejumlah murid yang ijazahnya ditahan sekolah jumlah nominalnya berpariatif. Dari kekurangan sebesar Rp. 400 ribu hingga Rp. 3 juta.

Salah seorang wali murid yang namanya enggan dipublikasikan mengaku kecewa dengan aturan sekolah yang terbilang tidak berhati nurani. Ia mengeluhkan, semestinya aturan sekolah dapat lebih fleksibel mengenai iuran wajib itu. Sebab, soal iuran sekolah juga telah ada regulasi yang mengaturnya.

“Terlalu kejam pihak sekolah SMEA (Sebutan familiar SMKN 1 Kalianda, red) ini. Sekolah daring, lulus alumni Covid-19. Tapi biaya iuran sekolah terus mengikat. Bahkan, anak kita gak bisa cari kerja karna ijazah nya ditahan,” Ungkapnya seraya kesal, Sabtu (25/9/2021).

Wali murid itu juga menyebutkan, pihak SMKN 1 Kalianda terlalu memaksakan kehendak, untuk menjadikan sekolah negeri sebagai lahan komersil.

“Itu kan gak boleh loh. Apalagi ini kan sekolah negeri, sekolah dibawah naungan pemerintah. Masak gak punya hati nurani loh, untuk memberikan keringanan atau kelonggaran bagi wali murid,” Ketusnya.

Padahal, jika mengacu pada regulasi yang menjadi pedoman dunia pendidikan, yang dilalukan oleh pihak SMK N 1 Kalianda jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara tekhnis, soal pungutan sekolah juga diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Berbunyi :
(1)
Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

(2)
Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

(3)
Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

(4)
Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Bahkan, dalam aturan tersebut juga melarang pihak sekolah/komite melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid. Yakni terdapat pada Pasal 12 huruf (b), yang berbunyi :
Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Sayangnya, hingga berita ini dinaikan, Kepala SMKN 1 Kalianda, Herminto belum berhas dikonfirmasi. Saat media ini berupaya menemui di sekolah, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

(Tim/Red)

 619 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini