Diduga Pungut Iuran Wali Murid, SMKN 2 Kalianda Sebrangi UU Pendidikan

  • Whatsapp

KALIANDA – SMK Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan (Lamsel), diduga bersebrangan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasalnya, sekolah milik pemerintah ini secara terang-terangan diduga melakukan pungutan iuran terhadap wali murid.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi, pihak sekolah melakukan pungutan yang diperuntukan renovasi gedung sekolah. Bahkan, wali murid juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan setuju untuk memenuhi pungutan tersebut.

Dari surat pernyataan tersebut, tertera pihak sekolah meminta pungutan sebesar Rp. 2.315.000 perwali murid.

Salah seorang wali murid yang namanya enggan dipublikasikan mengaku, pihaknya tak dapat berbuat apa-apa mengenai adanya pungutan yang bernilai fantastis itu.

Sebab, saat kami diundang ke sekolah, wali murid diminta menandatangani surat pernyataan setuju dengan pungutan itu,”katanya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan pihak sekolah belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Rabu (29/9/2021), Kepala SMKN 2 Kalianda, Syahrianto, meski aktif dan terkirim namun tak direspon.

Padahal, mengenai biaya operasional pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemudian secara tekhnis,  yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, tentang Komite Sekolah. (Tim/Doy/Red)

 130 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini