Diduga Jual Aset Sekolah, SMPN 1 Palas Tantang Hukum Negara ?

  • Whatsapp

 

PALAS – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Palas, Lampung Selatan (Lamsel) diduga mengangkangi regulasi negara tentang pengelolaan aset.

Bacaan Lainnya

Disinyalir, sekolah milik pemerintah ini diduga melakukan pemindahtanganan aset negara dengan cara dijual kepada pihak lain. Yakni, aset negara yang berupa rangka atap dan kusen bekas pakai, seperti kayu, baja ringan, genteng dan lain-lain.

Diketahui, SMPN 1 Palas sebelumya telah dilakukan rehabilitasi pada sejumlah lokal kelas dengan kategori rehabilitasi berat. Yaitu rehab pada bagian atap dan dinding.

Dalam tekhnis rehabilitasinya, pihak pelaksana kerja membongkar material bekas pakai, lalu diserahkan kepada pihak sekolah.

Sayangnya, pihak sekolah malah diduga menjual material bekas tersebut kepada pihak ke tiga yang diperantarai oleh oknum dewan guru. Penjualan barang yang merupakan aset negara tersebut juga tanpa melalui prosedur yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dari penelusuran tim, pihak sekolah menjual material barang bekas tersebut dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Lalu, uangnya dikelola mandiri oleh pihak sekolah.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala SMN 1 Palas, Nancy Foedztida sepertinya tak menampik. Bahkan, secara blak-blakan ia membenarkan bahwa telah menjual barang material bekas rangka atap dan kusen kepada pihak lain.

“Iya, memang betul barang itu kita jual. Keuangan sedang vailid dan uangnya belum dibayarkan semua,” Kata Nancy, saat diwawancarai tim media ini di sekolahan tersebut, Senin (4/10/2021) lalu.

Bahkan, ia juga menyebutkan, penjualan aset negara/daerah itu telah berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan Lamsel.

“Kami juga sudah koordinasi dengan dinas (Dinas Pendidikan Lamsel, red) sebelum menjual aset bekas pakai ini,” Kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Lamsel, Asep mengatakan, pihaknya terlebih dahulu bakal mengklarifikasi dugaan tersebut kepada pihak SMPN 1 Palas. “Nanti akan kita panggil dulu pihak sekolahnya,” Janjinya, saat dikonfirmasi melaui sambungan telepon genggam Jum’at (8/10/2021) kemarin.

Mengenai penjualan aset negara/daerah ini, padahal telah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 61 :
(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus;
b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau
c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
batasan terendah yang disampaikan kepada:
a. Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit.

(5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 62
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Sementara, mengenai sanksi dan konsekuensi apabila melanggar aturan tersebut juga telah diatur pada :

Pasal 99
(1) Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Tim/Red)

 44 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini