Wahrul Fauzi Silalahi Berikan Bimtek Advokasi Hukum Kepada Kepala Sekolah SMK se-Lampung Selatan

  • Whatsapp

KALIANDA – Wahrul Fauzi Silalahi  menjadi pemateri bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Manajerial Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh MKKS SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, di aula Swiss-Bell Hotel, Rabu (13/10/2021).

Pendidikan memegang porsi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dimana, pembentukan kesadaran dan intelektualitas peserta didik dipercayakan kepada sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

Bacaan Lainnya

Peran sekolah telah menjadi rahim generasi bangsa yang harus secara sehat dijaga manajemennya.

Ketua MKKS SMK Kabupaten Lampung Selatan Harminto, mengutarakan kegelisahan para kepala sekolah didalam forum tersebut.

“Sekitar 70% guru SMK se-Lampung Selatan ini adalah guru honorer. Sebagian besar peningkatan mutu pelayanan sekolah diambil dari swadaya. Kami ini bingung pak, dihadapkan dengan regulasi yang berbenturan, di sisi lain secara profesional kami harus tetap memberikan layanan pendidikan, sedangkan skema penyerapan anggaran pembiayaan operasional sering berbenturan antara regulasi di pusat dengan peraturan di daerah,” Kata Harminto.

Harminto melanjutkan, hal itu kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum seperti LSM dan wartawan.

“Ini yang sering menyebabkan banyak kepala sekolah mudah dilaporkan atau diadukan ke pihak berwajib oleh oknum LSM atau wartawan,” pungkas Harminto.

Dalam kesempatan itu, Wahrul Fauzi Silalahi selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga memiliki latar belakang praktisi hukum memberikan materi didepan 56 Kepala SMK.

Wahrul Fauzi Silalahi mengajak para kepala sekolah yang hadir agar dapat menyikapi dan mengatasi permasalahan hukum yang sering terjadi dalam manajemen sekolah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Maraknya berita dan laporan terkait dugaan penyalahgunaan bantuan dana BOS, BOP, PIM, PMMS atau dana lainnya yang bersumber dari keuangan negara oleh pejabat sekolah menjadi topik menarik yang banyak dipertanyakan oleh peserta.

Bukan tanpa sebab, maraknya oknum LSM atau wartawan yang cukup sering melakukan pungutan liar dengan modus beragam dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan kepala sekolah.

Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan, tak perlu takut menghadapi hal tersebut apabila memang tidak merasa menyalahgunakan anggaran. Ketakutan dinilai malah menjadi bumerang bagi kepala sekolah dan menjerumuskan kepada hal-hal yang melanggar hukum.

“Saya harap MKKS ini menjadi forum yang solid satu sama lain dalam berkumpul dan berserikat. Manfaatkan wadah ini untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, hal ini tidak lain untuk membangun intensitas yang baik bagi profesi maupun organisasi demi terjaminya perlindungan hukum kepada guru dan kepala sekolah,” tegas Wahrul Fauzi Silalahi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai NasDem Lampung Selatan ini juga mengatakan, dirinya siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak profesi guru secara umum dan kepala sekolah khususnya dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu merasa risih jika memang melaksanakan tanggung jawabnya secara bersih.

“Selama kita tidak melakukan kesalahan apalagi korupsi, Insya allah saya siap membantu baik secara litigasi maupun non litigasi,” ujar Wahrul Fauzi Silalahi di penghujung acara. (Red)

 58 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini