Akan Terbit Keppres Tentang BHC, Kepala BPN Lamsel ‘Ini Akan Memicu Sengketa’

  • Whatsapp

KALIANDA – ATR/BPN Kantah Lampung Selatan (Lamsel), selenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan tahun 2021, Senin (22/11/2021).

Mengambil tempat di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, giat itu dimulai sekira pukul 09.30 WIB.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Kepala BPN Lamsel Hotman Saragih, mengatakan acara pada hari ini merupakan rangkaian sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada7-9 Oktober 2021, lalu.

Kemudian, Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung juga turut menindaklanjuti mengadakan acara dengan tema yang sama pada tanggal 8 November 2021.

“Tujuannya, kita dapat masukan dalam rangka penyusunan rekomendasi pencegahan sengketa dan konflik perkara pertanahan,” buka Hotman Saragih.

Dirinya melanjutkan, sebagaimana diketahui Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Jawa dan Sumatera. Direncanakan, Presiden RI Joko Widodo akan meneken Keppres tentang Bakauheni Harbour City atau disingkat BHC.

“Ini akan memicu konflik, memicu sengketa, memicu perkara. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai suku maupun agama, masih terbiasa budaya kita melekat dengan tanah,” kata Hotman Saragih mewanti-wanti.

Ia berharap dalam forum ini, para narasumber bisa memberikan solusi konkrit dalam mengantisipasi dan mencegah sengketa pertanahan. Karena, minat investasi di Pulau Sumatera khususnya Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat akibat dari laju investasi di Pulau Jawa yang sudah mentok.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah berkenan memfasilitasi dan mengijinkan kami untuk mengadakan acara pada pagi hari ini,” tutup Hotman Saragih.

Masih di tempat yang sama, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Candra Cahyadi mengutarakan, acara pada hari ini merupakan bagian dari rencana strategis Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yakni terfokus pada penanganan sengketa pertanahan, penanganan perkara pertanahan dan pencegahan.

“Kenapa penanganan bukan penyelesaian, dari pengalaman kami, hanya sekitar 10 persen yang bisa kita selesaikan dan selebihnya kita rekomendasikan ke jalur hukum,” beber Candra Cahyadi.

Dari materi yang dipaparkan, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat sejumlah 157 tren kasus pertanahan yang ditangani oleh BPN setempat. Rinciannya, 101 kasus perorangan dengan badan hukum, 55 kasus antara perorangan dengan perorangan dan terdapat 1 kasus melibatkan masyarakat dengan pemerintah/BUMN.

“Kasus yang kami tangani di tahun 2021, 7 perkara PTUN 22 perkara Pengadilan Negeri baik Kalianda dan Tanjung Karang. Lalu sengketa, kami menangani 10 sengketa dan 2 potensi konflik yaitu 1 Bangun Rejo dan Karang Sari, lalu yang satu 1 disebut-sebut sebagai kepala burung antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan 2 rombongan. Laporan pengaduannya saat ini sudah masuk ke kami, akan kami telaah apakah kami berwenang menangani atau tidak,” pungkas Candra Cahyadi.

Hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda diantaranya perwakilan dari Kejari, Polres Lamsel, Setdakab setempat dan dinas terkait. (han)