Dugaan Korup Rabat Beton Kuala Sekampung, DPMD Bakal Koordinasi ke Inspektorat

  • Whatsapp

 

KALIANDA – Dugaan syarat korupsi pada pembangunan rabat beton di Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan (Lamsel), sepertinya mulai menjadi atensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Bacaan Lainnya

Hal ini mengingat, kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pemdes) sekaligus pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Sekretaris DPMD Lamsel, Risko Ramadhinata Putra mengatakan, dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton di Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi menjadi atensi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pembina pemerintahan desa. Yakni, pihak Pemerintah Kecamatan, DPMD Lamsel dan Inspektorat.

“Nah, OPD yang mengurusi pengawasan, apalagi temuan dibidang pembangunan fisik itu ada di Inspektorat. Jadi, ketika ada informasi ataupun dalam bentuk laporan terkait temuan dugaan penyimpangan pelaksanaan dana desa, kami akan koordinasikan ke inspektort,”terang Risko kepada media-baru.com, Senin (22/11/2021).

Mantan Sekretaris BPKAD Lamsel ini juga menegaskan, mengenai wewenang tersebut telah tertuang pada regulasi Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan tentang pedoman penyusunan APBDes.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan rabat beton di Desa Kuala Sekampung dengan anggaran senilai Rp. 54.419.600, dilakukan secara asal dan diduga mengurangi volume material.

Berdasarkan papan informasi pembangunan yang berada di lokasi pekerjaan, tertulis volume pembangunan jalan rabat beton tersebut dengan panjang 125 meter, lebar 2 meter dan ketebalan 15 centimeter.

Namun dari penelusuran tim media-baru.com dilokasi, ketebalan jalan rabat beton hanya sekitar 10 centimeter. Artinya, dalam pengerjaannya dikurangi 5 centimeter.

Lebih lagi, dalam pengerjaan pengecoran, adukan material juga tidak ditakar. Yakni diaduk dalam mesin molen secara asal yang hanya mengandalkan perkiraan.

Sayangnya, saat tim media berupaya mengkonfirmasi terkait dugaan tersebut ke Pemerintah Kecamatan Sragi, namun pihak kecamatan justru malah terkesan pasif. (Doy/Red)