Buat Kebijakan Semena-mena, Kadis Kominfo Lamsel Bakal Didemo Wartawan

KALIANDA – Surat edaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Selatan yang berisi tentang syarat dan ketentuan kerjasama media masa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat nampaknya memantik gelombang panas dikalangan wartawan.

Terbukti, Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS) sudah berencana bakal menggelar aksi unjuk rasa secara damai, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang tak berdasar.

Melalui hasil rapat organisasi, aksi unjuk rasa itu akan dilakukan didepan Kantor Dinas Kominfo pada hari Selasa, 9 Januari 2024 mendatang.

Aksi tersebut merupakan implementasi dari respon organisasi terkait kebijakan baru tentang kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) media massa, yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Ketua KJHLS, Dony Armadi mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan adalah bentuk respon organisasi dalam membela hak-hak pers, khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Ia juga menyebutkan, salah satu diantaranya adalah munculnya kebijakan baru dari Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan mengenai ketentuan syarat MoU media masa dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat.

“Kami menilai, kebijakan baru tersebut tidak pro ke media yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Kebijakan yang dibuat juga ditetapkan tanpa adanya dasar yang jelas. Seingga, hal tersebut terindikasi sebagai kesemena-menaan pejabat,” tegasnya, pada Jum’at (05/01/2024).

Dony menambahkan, kebijakan yang tanpa dasar tersebut juga menjadi potensi pembunuhan azas kearifan lokal. Sebab, apabila kebijakan itu diberlakukan akan banyak media lokal yang tidak terakomodir oleh Pemkab.

“Kami sebagai warga negara yang notabenne berprofesi sebagai jurnalis tentu juga dituntut untuk patuh terhadap aturan. Tapi berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh Kominfo. Sebab, tidak ada aturan yang mengikat mengenai kerjasama media di Kominfo,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Pemimpin redaksi media-baru.com ini juga menegaskan, bahwa Peraturan Bupati (Perbup) mengenai ketentuan kerjasama media masa belum disahkan. Bahkan, format Perbup itu pun baru dibahas bulan lalu bersama stakeholder terkait.

“Apabila Perbup itu sudah di sahkan, pun Dinas Kominfo tidak bisa semerta-merta langsung memberlakukannya. Musti ada tahap sosialisasi terlebih dahulu untuk penyesuaian. Minimal, dalam satu tahun angaran,” sambungnya.

Karenanya, Dony juga membuka ruang bagi seluruh jurnalis di Lampung Selatan untuk bersama-sama melakukan unjuk rasa memperjuangkan kepentinga pers general. “Meskipun dalam aksi tersebut adalah atas nama KJHLS, tapi kami membuka ruang bagi seluruh rekan-jurnalis di Lampung Selatan untuk ikut terlibat dan berpartisipasi.” Tukasnya seusai menggelar rapat beserta jajaran.
(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *