Terkait Tunggakan Upah Pekerja di Proyek Breakwater Desa Canti, PPK BBWSMS Siap Tanggungjawab ?

 

LAMPUNG SELATAN – Polemik mengenai tunggakan upah pekerja pada proyek pembangunan pengaman pantai (Breakwater) di Desa Canti – Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya masih belum menemui titik terang.

Diketahui, proyek breakwater di Desa Canti-Banding tahun 2023 tersebut dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi (MFA) dengan nilai Rp. 42 Miliar. Sayangnya, pengerjaan proyek itu malah mangkrak hingga mengakibatkan pemutusan kontrak oleh Kemenrtian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS).

Disisi lain, PT. MFA juga masih memiliki tanggungan upah pekerja yang belum terbayarkan selama 4 bulan. Jika ditaksir, mencapai kisaran angka Rp150 juta.

Karenanya, sejumlah pekerja itu mengadu ke BBWSMS mengenai tunggakan upah yang belum dibayar oleh managemen PT. MFA.

Terbaru, para pekerja itu kembali mendatangi Kantor BBWSMS di Bandar Lampung, Senin (18/3/2024), guna kembali memperjuangkan hak mereka selama bekerja di proyek strategis nasional (PSN) itu.

Koordinator pekerja, Yos Kalianda mengungkapkan, kedatangannya bersama rekan-rekan pekerja lainnya ke BBWSMS tak lain adalah untuk mendorong pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWSMS agar memperhatikan upah pekerja yang belum dibayarkan ini.

“Berdasarkan dari keterangan perusahaan itu, bahwa anggaran belum dicairkan oleh pemerintah kepada rekanan. Sudah dilakukan pembahasan, tetapi hasilnya belum bisa disampaikan, karena pihaknya bukan bagian dari manajemen perusahaan,” Ujar Yos Kalianda.

Sementara, pihak PPK PJSA BBWSMS telah mengakui betul adanya terdapat sisa utang yang harus dibayarkan, tetapi nominalnya berapa belum bisa disampaikan secara jelas.

“Nominalnya pun belum tahu, karena Itu masih menjadi ranah manajemen Mina Fajar Pusat,” Lanjut Yos, seraya menyampaikan hasil dari pertemuan mereka dengan pihak PPK PJSA BBWSMS.

Menurut keterangan dari pihak PPK, dana tersebut akan dicairkan kepada pihak rekanan jika anggaran dari kementrian sudah ada. “Sekiranya dana itu sudah ada atau sudah turun artinya kewajiban pemerintah menyalurkan kepada perusahaan,” kata dia.

Perwakilan pekerja lainnya, Amin Suminta menambahkan, pihaknya meminta kepada pihak PPK agar dapat menindaklanjuti agar perosalan ini segera dapat terselesaikan.

Terlebih, dari hasil pertemuan itu, pihak PPK sudah menyanggupi untuk menyampaikan persoalan tunggakan upah pekerja di proyek breakwater Desa Canti-Banding kepada pemerintah pusat.

“Jadi, kami memohon, kepada pejabat terkait untuk secepatnya menyalurkan apa yang menjadi hak rekan agar supaya bisa segera terealisasi juga hak dari pada pekerja agar kami ini segera menerima hak, kami juga ,” tutupnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *